Jumat, 14 Oktober 2011

Rekening Pelaku Penipuan via SMS Harus Ditutup

Bank yang tergabung dalam GKMP telah diminta komitmennya untuk melakukan penanggulangan yang bersifat preventif untuk melindungi nasabah.
M Agus Yozami
Rekening pelaku penipuan via sms harus ditutup. Foto: SGP

Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia (BI) beserta seluruh bank mengambil kebijakan tegas menutup seluruh rekening pelaku penipuan yang dilakukan melalui SMS berisi permintaan transfer. Tindakan semacam ini dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi nasabah bank di Tanah Air.

 

Maraknya aksi penipuan melalui SMS yang berisi permintaan transfer belakangan ini, membuat Kemal Azis Stamboel gerah. Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, BI perlu bertindak dengan menutup rekening penipu yang menyebarkan SMS tersebut. “Praktik seperti ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya nasabah bank,” ujarnya, Jumat (14/10).

 

Kemal juga meminta seluruh bank harus memperbaiki strategi marketingnya dengan mengedepankan etika. Ke depan, tidak boleh ada lagi teror berupa SMS mengenai penawaran kredit tanpa agunan (KTA) kepada nasabah. Menurutnya, bank sentral harus memberikan teguran keras kalau masih ada bank di Tanah Air yang melakukan cara-cara seperti itu.

 

Seperti diketahui, nasabah perbankan banyak mengeluh terkait dengan maraknya SMS penawaran KTA dan SMS berisi permintaan transfer ke rekening yang dibuat dengan identitas palsu. Terkait hal ini, BI telah melakukan pertemuan dengan 12 bank. Mereka lalu membentuk working group mediasi perbankan dengan nama Grup Kerja Mediasi Perbankan (GKMP).

 

Meski terdapat 22 bank yang tergabung dalam working group, BI hanya menyertakan 12 bank penyedia layanan khusus aduan penipuan transfer rekening. Bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Permata, OCBC NISP, Mega, Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat.

 

Menurut Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah, bank yang tergabung dalam GKMP telah diminta komitmennya untuk melakukan penanggulangan yang bersifat preventif untuk melindungi nasabah. Dia menjelaskan, pemanggilan terhadap bank-bank anggota GKMP ini dilakukan BI, mengingat 90 persen kejahatan penipuan melalui SMS ini menggunakan nomor rekening bank yang masuk dalam keanggotaan GKMP.

 

Sekadar informasi, berdasarkan data mengenai pengaduan nasabah yang masuk ke BI, ada 143 ribu rekening dengan nilai nominal Rp1,5 triliun. Sementara itu, sepanjang 2011, tercatat ada 412.675 kasus pengaduan. “Kami telah meminta bank untuk menyediakan call center guna menerima pengaduan nasabah yang terganggu atau tertipu oleh SMS palsu yang meminta transfer,” kata Difi, Jumat, pekan lalu.

 

Namun, Kemal berpendapat BI seharusnya tidak hanya melibatkan 12 bank. Seluruh nasabah di berbagai bank harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sehingga seluruh bank seharusnya menyediakan layanan pengaduan atau call center kalau ada rekening bank mereka yang digunakan untuk penipuan. Seluruh bank juga harus komitmen untuk menghentikan SMS teror penawaran kredit.

 

Dijelaskan Kemal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank wajib memiliki unit pengaduan. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti. Apabila diketahui nasabah menggunakan identitas tak benar, maka hubungan usaha atau rekening dibekukan. Bahkan bank juga perlu bekerjasama dengan kepolisian untuk menindak para penjahat tersebut.

 

Kemal berharap BI terus mensupervisi secara ketat, agar bank menjalankan PBI tersebut dengan baik. “Kalau dibiarkan berlarut-larut teror SMS sangat menggangu nasabah dan berpotensi menurunkan kenyamanan, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan,” tandasnya.

yok tipu sana, tipu sini
 - syahrial sang penipu
08.11.11 02:08
beberapa nomor penipu transfer bank: +6282189055666, 082189055666 +6282191646005, 082191646005 +6281285092557, 081285092557 +6282191518157, 082191518157 +6285218855584, 085218855584 beberapa nomor penipu pengemis pulsa: +628981813942, 08981813942 +6287842399427, 087842399427 +628971550785, 08971550785
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua