Rabu, 02 November 2011

RUU Perguruan Tinggi Dinilai Tak Punya Dasar Hukum

Seharusnya, perguruan tinggi hanya diatur oleh peraturan pemerintah, bukan undang-undang.
Ali
DPR abaikan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan RUU Perguruan Tinggi. Foto: SGP

DPR bersama pemerintah merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. Namun, pelaksanaan kewenangan tak boleh sembarangan, harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sayangnya, DPR seakan mengabaikan aturan ini dalam pembahasan RUU Perguruan Tinggi.

 

Hal ini diutarakan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi dalam sebuah diskusi di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Rabu (2/11). Ia menilai RUU Perguruan Tinggi tak memililki dasar hukum bila mengacu kepada materi muatan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 ini. “Saya belum menemukan dasarnya,” ujarnya.

 

Pasal 10 ayat (1) UU No.12/2011 berbunyi Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

 

Bila dirinci berdasarkan ketentuan ini, Fajri melanjutkan UUD 1945 tak mengamanatkan dibentuknya UU Perguruan Tinggi. Pasal 31 UUD 1945 hanya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk membentuk sebuah undang-undang yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bukan UU Perguruan Tinggi. “Amanat ini sudah dilaksanakan dengan terbitnya UU Sisdiknas (UU No.20 Tahun 2003,-red),” jelasnya.

 

UU Sisdiknas pun tak memerintahkan agar dibentuk sebuah UU Perguruan Tinggi. Pasal 20 ayat (4) UU Sisdiknas hanya memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Pasal ini berbunyi Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

Fajri melanjutkan bahwa tak ada perjanjian internasional dan putusan MK yang bisa dijadikan dasar untuk membuat RUU Perguruan Tinggi ini. Putusan MK yang membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) pun sama sekali tak menyinggung RUU Perguruan Tinggi ini. “Tak ada putusan MK mengkaitkan dengan RUU Perguruan Tinggi,” tuturnya.

 

Lalu, bagaimana dengan alasan ‘pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat’? Fajri mengatakan alasan ini memang sering dijadikan dasar bagi DPR untuk membentuk undang-undang. “Kami sering menyebutnya alasan tong sampah, karena bisa selalu dipakai tanpa ukuran yang jelas,” ujarnya. Namun, untuk RUU Perguruan Tinggi ini, Fajri menilai alasan ini tidak tepat.

 

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai RUU Perguruan Tinggi ini tak akan memberi dampak perbaikan bagi pendidikan nasional, terutama di perguruan tinggi. Bila melihat pada pasal-pasal dalam undang-undang ini, persoalan-persoalan diskriminasi terhadap dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS akan terus terjadi. “Tak akan ada perubahan. Karenanya, sikap saya tegas, menolak RUU ini,” ujarnya.

 

Sekadar mengingatkan, sebelumnya, Ketua Panja RUU Perguruan Tinggi Rully Chairul Azhar menargetkan akan menyelesaikan RUU ini pada akhir tahun ini. Alasannya, karena ada desakan atau permintaan dari sejumlah Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memiliki payung hukum berupa undang-undang. RUU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan itu.

 

Darmaningtyas menegaskan bila mengacu ke UU Sisdiknas, maka payung hukum untuk perguruan tinggi jelas bukan undang-undang. “Perguruan tinggi itu diaturnya dengan peraturan pemerintah,” pungkasnya. 

Telah Melanggar UUD 1945
 - Hatim Hasibuan
20.02.12 15:22
kembali kepada cita2 bangsa yang di mana telah di muat dalam UUD dengan mencerdaskan kehidupan bansa...... yang di mana itu menjadi tangungjawab pemeritah NKRI
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua