Tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan aliran dana Freeport ke aparat kepolisian yang diperkirakan mencapai AS$79,1 juta untuk periode 2001-2010, tidak mau buru-buru ditanggapi oleh Mabes Polri. Korps Bhayangkara itu lebih memilih untuk mengumpulkan data terlebih dahulu. Dalam rangka itu, Polri telah menerjunkan tim dari Inspektorat Pengawasan umum (Itwasum) ke Papua.
Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution, tim tersebut ditugaskan untuk menelusuri kebenaran informasi tentang aliran dana Freeport sebagaimana belakangan ramai diwartakan media. “Ini kan kita baru lihat dari ICW-nya. Jadi pengawas internal kami lagi bekerja,” ujar Saud kepada wartawan, Rabu (02/11).
Dijelaskan Saud, data hasil penelusuran tim nantinya akan digunakan Polri untuk melakukan klarifikasi. Sebelum data itu diperoleh, Polri enggan berkomentar, termasuk soal jumlah uang sebesar Rp1,250 juta per anggota kepolisian di Papua dari Freeport. “Tim ini saja belum kembali, bagaimana bisa dikasih ke saya. Saya tidak pernah menerima data,” dia berdalih.
Menurut Saud, pihaknya belum dapat memastikan apakah tim yang dikirim Papua nantinya juga melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda dan mantan Kapolda Papua. Hal ini terkait pernyataan ICW bahwa aliran dana Freeport ke aparat polisi berlangsung sejak 2001 yang berarti praktik ini kemungkinan diketahui oleh Kapolda-Kapolda yang pernah bertugas di Papua. Saud meminta publik sabar dan memberi kesempatan kepada tim Itwasum untuk bekerja.
“Saya kira secara lengkap setelah tim bekerja. Memang kalau sudah pengawas internal itu kan komplit. Itu bagian kerja mereka. Saya tidak mau komentar,” imbuhnya.
Saud menegaskan bahwa Polri tidak ingin menanggapi lebih jauh pernyataan pihak-pihak lain termasuk ICW dan Freeport sendiri. “Itu kan kata ICW. Kalau kita kan harus jelas resmi kan. Kalau tidak resmi tidak mungkin ngomong,” ujarnya.
Sebagaimana pernah diungkapkan sebelumnya, Saud mengatakan Polri siap bertanggung jawab jika memang ditemukan masalah terkait aliran dana Freeport. Polri juga siap diaudit oleh lembaga yang berwenang. “Kita siap diaudit dan bertanggungjawab kalau ada masalah,” tegasnya.