Minggu, 06 November 2011

Tantangan dan Peluang Undang-Undang Bantuan Hukum

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Forum Betawi Rempug (FBR) termasuk ormas yang punya lembaga bantuan hukum. Organisasi kemasyarakatan yang menghimpun etnis Bewati ini dan memberikan bantuan hukum kepada anggota lewat LBH FBR.  Ini adalah lembaga otonom yang berada di bawah pengawasan ketua FBR. Didirikan pada 2003, LBH FBR terutama memberikan advokasi kepada anggota yang tersangkut kasus pidana. Amsori, Wakil Direktur LBH FBR, menegaskan lembaga siap mengikuti verifikasi dan akreditasi. Bahkan ditinjau langsung pun siap. “Jika mau mengadakan audit, verifikasi atau survei lokasi, kami siap,” tandas Amsori kepada hukumonline. mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Namun, Zairin Harahap mengingatkan jangan sampai verifikasi dan akreditasi oleh Pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Seharusnya, kata dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta itu, yang dilakukan Pemerintah adalah deregulasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum probono. minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Terpusat "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Salah satu hal yang baru dari UU Bantuan Hukum adalah pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian inilah yang akan mengelola dana bantuan hukum, termasuk yang berada di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum di lembaga-lembaga yang disebut terakhir dan instansi lain tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. Untuk tahun berikutnya, Pasal 6 ayat (2) menegaskan pemberian bantuan hukum kepada penerima diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Dalam hal pemberian bantuan hukum di lembaga lain belum berakhir pada tahun anggaran, maka pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum. Tentu saja, yang diatur adalah bantuan hukum dengan menggunakan dana APBN/APBD. Ironisnya, Undang-Undang ini tak menjelaskan secara rinci bagaimana bantuan hukum yang diselenggarakan atas bantuan luar negeri secara langsung kepada LPBH. "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Pemusatan penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum memperkuat posisi Kementerian Hukum dan HAM. Mau tidak mau di tangan Kementerian pula regulasi tentang verifikasi dan akreditasi. Beberapa hal yang harus dipastikan melalui akreditasi adalah badan hukum, akreditasi kelembagaan dan personel, kantor dan sekretariat, pengurus, serta program-program pemberian bantuan hukum. mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Advokat senior Hotma Sitompoel tak terlalu mempersoalkan verifikasi dan akreditasi. Semakin banyak lembaga pemberi bantuan hukum semakin banyak kelompok masyarakat miskin yang terbantu. Ia cuma berharap anggaran bantuan hukum dipergunakan sebagaimana mestinya. “Yang penting, jangan disalahgunakan,” ujar pendiri LBH Mawar Saron itu. "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua