Senin, 07 November 2011

KPK 'Mewajarkan' Bantuan Freeport ke Polri

LPSK siap melindungi pengungkap aliran dana Freeport ke Polri.
Ali Salmande/Rofiq Hidayat/Ant
Bibit Samad Riyanto. Foto: SGP

Kisruh aliran dana 14 juta dolar AS dari PT Freeport Indonesia ke Polri dinilai wajar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto mengatakan KPK tak akan mempersoalkan dana bantuan itu, asalkan diberikan tanpa ikatan tertentu. "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

“BPK yang menyelidiki. Tapi saya pernah menjadi Kapolda (Kapolda Kaltim dan Wakapolda Jatim), saya nggak menafikkan bantuan itu. Itu nggak apa-apa, asalkan tanpa ikatan,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 2011 di Surabaya, Senin (7/11). "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Aliran dana dari PT Freeport Indonesia kepada Polda Papua ini mengundang kritik terkait independensi polisi dalam menangani konflik perusahaan itu dengan karyawannya dan masyarakat Papua. "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

“Apa anggaran Polri itu sudah cukup atau belum? Kalau ada sumbangan, untuk apa. Sewaktu menjadi Kapolda, saya pernah menerima sumbangan sepeda, tapi kalau Freeport itu sumbangannya besar, karena itu perusahaan besar. Jadi, saya kira tergantung iktikadnya,” jelas Bibit.   "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Bibit mengakui bila anggaran Polri saat ini masih minim. Ia membandingkan dengan anggaran KPK yang beranggotakan 670 orang mencapai Rp690 miliar, sedangkan Polri yang beranggotakan 470 ribu orang hanya menerima anggaran Rp35 triliun. Artinya, anggaran KPK setara dengan Rp1 miliar per orang sedangkan, anggaran Polri setara dengan Rp75 juta per orang.   "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-SG">

Terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo memastikan tak ada penyimpangan dalam aliran dana PT Freeport Indonesia itu. “Tidak ada (penyimpangan,-red),” ujarnya kepada wartawan, Senin (7/11). mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Timur menjelaskan tim internal Polri Kepolisian masih terus bekerja di Papua. Ia menilai dana tambahan terhadap anggotanya di lapangan hanya sebagai dana ekstra. Alasannya, karena anggota polri di Papua dalam kondisi yang sulit. “Masih baru langkah-langkah bagaimana anak buah di sana, dari sisi kehidupan yang sangat sulit,” imbuhnya. minor-bidi">

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua