Senin, 07 November 2011
KPK 'Mewajarkan' Bantuan Freeport ke Polri
LPSK siap melindungi pengungkap aliran dana Freeport ke Polri.
Ali Salmande/Rofiq Hidayat/Ant
Bibit Samad Riyanto. Foto: SGP

Kisruh aliran dana 14 juta dolar AS dari PT Freeport Indonesia ke Polri dinilai wajar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto mengatakan KPK tak akan mempersoalkan dana bantuan itu, asalkan diberikan tanpa ikatan tertentu.

 

“BPK yang menyelidiki. Tapi saya pernah menjadi Kapolda (Kapolda Kaltim dan Wakapolda Jatim), saya nggak menafikkan bantuan itu. Itu nggak apa-apa, asalkan tanpa ikatan,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 2011 di Surabaya, Senin (7/11).

 

Aliran dana dari PT Freeport Indonesia kepada Polda Papua ini mengundang kritik terkait independensi polisi dalam menangani konflik perusahaan itu dengan karyawannya dan masyarakat Papua.

 

“Apa anggaran Polri itu sudah cukup atau belum? Kalau ada sumbangan, untuk apa. Sewaktu menjadi Kapolda, saya pernah menerima sumbangan sepeda, tapi kalau Freeport itu sumbangannya besar, karena itu perusahaan besar. Jadi, saya kira tergantung iktikadnya,” jelas Bibit.  

 

Bibit mengakui bila anggaran Polri saat ini masih minim. Ia membandingkan dengan anggaran KPK yang beranggotakan 670 orang mencapai Rp690 miliar, sedangkan Polri yang beranggotakan 470 ribu orang hanya menerima anggaran Rp35 triliun. Artinya, anggaran KPK setara dengan Rp1 miliar per orang sedangkan, anggaran Polri setara dengan Rp75 juta per orang.  


Terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo memastikan tak ada penyimpangan dalam aliran dana PT Freeport Indonesia itu. “Tidak ada (penyimpangan,-red),” ujarnya kepada wartawan, Senin (7/11).

 

Timur menjelaskan tim internal Polri Kepolisian masih terus bekerja di Papua. Ia menilai dana tambahan terhadap anggotanya di lapangan hanya sebagai dana ekstra. Alasannya, karena anggota polri di Papua dalam kondisi yang sulit. “Masih baru langkah-langkah bagaimana anak buah di sana, dari sisi kehidupan yang sangat sulit,” imbuhnya.

 

Lebih jauh, Timur menilai polemik yang berkembang di masyarakat soal dana ini sudah jelas dan tak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi, Polri sudah mengakui ini secara jantan. “Jadi begini, apa yang sekarang menjadi permasalahannya itu kan ada di sana. Dan itu semua sudah jelas semua bahwa itu tambahan yang jumlahnya tadi itu ya,” ujarnya lagi.

 

Meski para lembaga penegak hukum ini (KPK dan Polri) belum akan bertindak untuk menangani aliran dana ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku sudah siap melindungi orang-orang yang telah mengungkap aliran dana ini. Apalagi, kasus ini dinilai cukup sensitif dan menyita perhatian masyarakat.

 

Anggota LPSK RM Sindhu Krishno mengatakan pada prinsipnya siapa pun yang meminta perlindungan akan ditindaklanjuti. Perlindungan dapat dilakukan terhadap siapapun, apakah itu masyarakat atau anggota Polri sendiri. “Kami siap melindungi saksi dan korban dalam kasus ini,” tegasnya.

 

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan LPSK bisa saja melakukan respon cepat seperti dalam kasus-kasus yang lain. Namun, itu berpulang kepada saksi atau korban sendiri apakah ia mau dilindungi LPSK atau tidak. Ia mencontohkan dalam kasus Nazarudin ketika adiknya minta perlindungan LPSK di media massa. Namun, begitu ditawarkan, ternyata yang bersangkutan tak mau.

 

“Untuk kasus Freeport ini memang agak sulit karena kita belum tahu siapa sebenarnya yang mengungkap aliran dana ini ke publik. Mudah-mudahan ada masukan, termasuk dari rekan-rekan jurnalis, sehingga kami bisa bertindak menawarkan perlindungan dengan cepat,” pungkasnya. 

HAHHAHAHHA
 - BUDI WIJAYA HAMDI, SH
08.11.11 03:13
JADI...KALAU ADA PEJABAT NEGARA YANG MENERIMA GRATIFIKASI DARI SESEORANG ATAU SEBUAH INSTITUSI DAN KEMUDIAN MENGAKUINYA SECARA GENTLE DENGAN ALASAN PEJABAT/ABDI NEGARA YANG BERSANGKUTAN BERTUGAS DI DAERAH YANG SULIT, PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMNYA TIDAK ADA KARENA ITU ADALAH HAL YANG WAJAR. BEGITUKAH MAKSUDNYA...? HAHAHAHAHAHAHAHA.......MAU JADI APA NEGARA TERCINTA INI...
apanya yang wajar???..
 - taslim suarman
07.11.11 23:22
jika membandingkan anggaran yang diterima KPK yang hanya beranggotakan 670 orang menerima Rp.690 milyar dan Polri dengan anggota sekitar 470 ribu orang menerima Rp.35 Trilyun memang terlihat selisih yang amat jauh, tetapi yang perlu dicermati dampaknya terhadap obyektifitas polri dalam melaksanakan tugas setelah menerima dana tersebut, tidak dapat dinafikan unsur balas budi pasti akan terjadi, oleh karena itu sudah menjadi tugas dari kepala negara serta stake holder lainnya guna mencari solusi terbaik atas hal ini,Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat kelengkapan negara yang bertugas menjaga keamanan / ketertiban negara dan melindungi seluruh warga negara/ rakyat indonesia, tegasnya bukan alat kelengkapan seluruh perusahaaan asing , menurut saya US $ 14 juta atau berapun nilainya tidak sebanding dengan idealisme lembaga kepolisian kita yang tanpa disadari lambat-laun akan tergadai dan mengangkangi Tupoksi sebagai salah satu unsur criminal justice system di negeri ini.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.