Jumat, 11 November 2011

KY Gandeng KPK Sadap Hakim Bermasalah

KPK siap memberikan hasil sadapan jika diminta KY.
Fat/ASh
Juru Bicara KPK Johan Budi katakan siap kerjasama dengan KY untuk menyadap hakim nakal. Foto: SGP

Komisi Yudisial (KY) terus mencari cara untuk membersihkan pengadilan dari hakim-hakim nakal. Salah satu cara yang kini tengah dirancang adalah menyadap para hakim nakal. Kewenangan baru ini diakomodir dalam UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Komisi untuk menyadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.

 

Rencana KY memanfaatkan mekanisme penyadapan dsampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY, Ibrahim, saat workshop media di Bandung, Jumat (11/11). "Akhir tahun ini rencananya akan melaksanakan fungsi penyadapan sesuai amanat UU KY terbaru UU No 18 tahun 2011 dengan meminta bantuan aparat penegak hukum," ujar Ibrahim.

 

Selama ini, pengawasan terhadap hakim-hakim dilakukan KY melalui pengawasan langsung ke pengadilan, dan pengawasan berdasarkan laporan masyarakat. Kini, melalui kewenangan meminta bantuan penyadapan, KY semakin mudah melacak hakim-hakim yang melanggar kode etik dan kode perilaku.

 

Dari tiga aparat penegak hukum yang ada, kata Ibrahim, KY tengah meluncurkan permintaan penyadapan ke KPK. Mekanisme perumusannya juga sudah dirumuskan KY dengan KPK. Kerjasama ini gampang berjalan, setidaknya karena Ketua KPK saat ini adalah mantan Ketua Komisi Yudisial. "Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke KPK untuk menjalankan fungsi itu, rencananya akhir tahun ini," katanya.

 

Sejak berdiri delapan tahun lalu, KPK sudah menangani kasus korupsi beberapa hakim dan panitera pengadilan. Dari kalangan hakim misalnya ada Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  menjadi terpidana dalam penyuapan. Dua hakim lain, yakni Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Imas Dianasari dan Hakim Pengawas Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin, perkaranya masih berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung dan Pengadilan Tipikor Jakarta.

 

Mengenai rencana KY ini, KPK menyambut baik. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, hasil penyadapan bisa diberikan lembaganya asal ada permintaan dari KY. "Kalau ada permintaan dari KY kita siap memberikan sesuai kewenangan KPK," katanya ditemui di kantornya.

 

Johan berharap agar pihak yang diminta disadap oleh KY tidak diberi tahu ke publik. Hingga kini, lanjutnya, koordinasi soal penyadapan antara lembaganya dengan KY belum pernah dilakukan. Yang ada koordinasi mengenai persidangan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad di Pengadilan Tipikor Bandung.

 

Menurut Johan, koordinasi tersebut dibuktikan dengan pemberian rekaman persidangan dan salinan putusan saat majelis hakim memvonis bebas Mochtar Mohammad. "Kalau koordinasi dengan KY tentang putusan Wali Kota nonaktif Mochtar Mohammad sudah dilakukan. KPK telah memberikan rekaman persidangan dan salinan putusan," pungkasnya.

KY, mati akal
 - PHIL COLLIN
12.11.11 17:39
Setuju sj apa yg diupayakan oleh KY, tetapi jgn hanya mencari pencitraan publik, kesan saya KY sdh mati akal dan mencari-cari kesalahan Hakim.... sy mengharapkan KY jgn merusak prinsip2x dasar kemandirian HAKIM yg dilindungi oleh UU.
KY HARUS PINTAR
 - zyani
14.11.11 08:34
KY harus melihat prinsip dasar kemandirian hakim, tapi KY jangan lupa dengan tugas yang diberikan, Hakim cuma manusia biasa yang lebih cenderung untuk melakukan suatu kesalahan dengan imbalan, pembuktian dari hasil penyadapan itu sangat penting, jadi tidak ada lagi hakim yang bertindak seenaknya
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua