Selasa, 15 November 2011

AAI Akan Fokus Bela TKI

Red

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mencanangkan perlindungan TKI sebagai salah satu program organisasi. Dalam siaran persnya, Ketua Umum DPP AAI Humphrey R Djemat perlindungan TKI akan menjadi salah topik yang dibahas Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AAI ke XV yang rencana digelar 25-27 November 2011 di Surabaya, Jawa Timur. Tema Rakernas kali ini Penguatan AAI untuk Kehormatan Profesi, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

 

“Tema tersebut diangkat karena saat ini profesi Advokat belum bisa memberikan peranannya secara maksimal walaupun telah dinyatakan sebagai penegak hukum di dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003,” jelas Humphrey dalam siaran pers.

 

Tema ini dipilih juga dengan pertimbangan bahwa masyarakat pencari keadilan masih sangat mengharapkan bantuan hukum daripara advokat. Selain itu, kata Humphrey, penegakan hukum di Indonesia masih tercemar dengan adanya mafia hukum. Makanya, AAI berharap advokat bisa meenjadi profesi terhormat, menjauhkan diri dari praktik-praktik sebagia makelar kasus.

 

“Dalam Rakernas nanti akan dilakukan diskusi panel peranan advokat dalam perlindungan Tenaga kerja Indonesia. Sebagai pembicaranya Jumhur Hidayat (Kelapa BNP2TKI), Maftuh Basyuni (Ketua Satgas TKI) dan Gubernur Jatim,” ujar Humphrey yang juga ditunjuk sebagai juru bicara Satgas TKI.

 

Dalam rangka membantu masalah TKI, AAI rencananya juga akan menandatangani MoU dengan Gubernur Jawa Timur. MoU ini tentang penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi TKI.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua