Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ronald Waas, berharap ada koordinasi intensif antara semua pihak baik DPR, pemerintah, bank sentral, dan lembaga keuangan lainnya menjelang terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, hal itu perlu dilakukan dan menjadi prioritas utama sampai tahun 2014.
“Tanpa adanya koordinasi maka efektivitas kebijakan moneter dan penyehatan perbankan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Ronald dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Senin (5/12).
Ronald menjelaskan, seluruh program eksternal yang akan dijalankan tidak akan berhasil tanpa adanya pembenahan di sisi internal terutama dari sisi tata kelola. Penetapan UU OJK menunjukkan kejelasan mengenai fungsi pengawasan dan perbankan yang ada di BI saat ini. Penetapan ini harus disikapi dan ditindaklanjuti sehingga menguntungkan OJK, BI, dan lembaga keuangan.
Pembenahan organisasi BI pasca OJK juga perlu dilakukan untuk menciptakan struktur organisasi baru yang mendukung BI melaksanakan fungsi dan tugasnya. Di samping itu, harus diiringi dengan pembinaan SDM yang memfokuskan kepada tugas BI yang akan datang dalam mewujudkan stabiltas moneter, memelihara sistem pembayaran yang aman dan efisien, dan mendorong stabilitas sistem keuangan.
Hal lain adalah pemutakhiran teknologi secara internal. Menurut Ronald, hal ini mutlak dilakukan untuk melakukan pertukaran informasi antara BI dan OJK. “Perlu digagas suatu standarisasi yang memampukan dan memudahkan pertukaran informasi antar lembaga,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis berharap, Deputi Gubernur BI terpilih harus bisa memperlancar proses peralihan beberapa pegawai BI ke OJK. Deputi baru tersebut juga dapat dimungkinkan menjadi ex-officio Dewan Komisioner OJK. Oleh sebab itu, ia mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah untuk Deputi yang baru adalah melimpahkan kewenangan dan aset untuk lembaga baru OJK yang mengambil alih pengawasan perbankan.
“Kita minta komitmen mereka untuk mengawasi fungsi stabilitas sistem keuangan yang ada di OJK,” kata Politisi Partai Golkar ini.