Kamis, 22 Desember 2011

Jaksa Kasus Anak Jangan Abaikan Hati Nurani

Dalam setiap kesempatan, Jaksa Agung selalu menekankan penegakan hukum tanpa mengabaikan hati nurani.
Nov
Jaksa Agung Basrief Arief (tengah) selalu tekankan penegakan hukum yang “berhati nurani”. Foto: SGP

Seringkali kita menemukan fakta bahwa penegakan hukum tidak berjalan proporsional. Ada kasus besar yang dibiarkan menggantung dan tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan, ada pula kasus kecil yang dengan mudahnya dilanjutkan ke persidangan tanpa memikirkan aspek lain.

 

Seperti pada kasus anak yang dituding mencuri kartu perdana telepon seluler yang nilainya tidak lebih Rp10 ribu saat terjadi tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat. Perkara anak yang berinisial DS ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walau akhirnya majelis hakim membatalkan dakwaan Jaksa.

 

Kasus anak berhadapan dengan hukum ini terjadi lagi di Pengadilan Negeri Palu. Seorang pelajar SMK berusia 15 tahun (AA) harus dihadapkan ke muka persidangan karena dituduh mencuri sandal seorang polisi bernama Briptu Ahmad Rusdi Harahap.

 

Dalam dakwaannya yang dibacakan, Selasa (20/12), Jaksa Penuntut Umum Naseh menjerat AA dengan Pasal 362 KUHP atas tuduhan mencuri sandal jepit merek "Ando" milik Ahmad. Namun, sejumlah pihak, termasuk pengacaranya menyayangkan mengapa kasus seperti ini harus dibawa ke pengadilan.

 

Padahal, jika mengacu pada dakwaan Jaksa, kerugian korban tak lebih dari Rp35 ribu dan pelakunya adalah anak di bawah umur. Atas kasus yang melibatkan anak ini, Komisioner Komisi Kejaksaan Kaspudin mengingatkan agar Jaksa mengedepankan “hati nurani” dalam melakukan penuntutan terhadap AA.

 

Sebab, Kejaksaan sedang membangun paradigma baru mengenai penegakan hukum yang harus dibarengi dengan hati nurani. Dan Jaksa Agung Basrief Arief dalam berbagai kesempatan selalu menekankan agar Jaksa mengedepankan hati nurani dalam proses penegakan hukum.

 

“Kejaksaan sekarang ada paradigma baru yang sedang dibangun. Bahwa penegakan hukum juga harus dibarengi dengan hati nurani. Bahkan, sudah sering kali diseminarkan dan disosialisasikan kepada Jaksa-jaksa di daerah,” katanya, Rabu (21/12).

 

Kaspudin melanjutkan, untuk anak yang berhadapan dengan hukum, ada perbedaan proses beracara yang diatur dalam UU Pengadilan Anak. Apabila proses beracara itu telah ditaati, maka masalahnya bukan lagi profesionalitas Jaksa, melainkan paradigma “hati nurani” yang sering disosialisasikan Jaksa Agung kepada jajarannya.

 

Jangan sampai jaksa di daerah ini mengabaikan atau mengenyampingkan apa yang sudah dikemukakan Jaksa Agung. Terlebih lagi, penghukuman bukanlah ditujukan untuk balas dendam, “melainkan pembinaan,” ujar Kaspudin.

 

Pernyataan Kaspudin mengenai Jaksa Agung yang seringkali menekankan penggunaan hati nurani dalam proses penegakan hukum memang benar adanya. Dalam berbagai kesempatan, seperti seminar, rapat kerja dengan Komisi III DPR, dan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-51, 22 Juli 2011 lalu, Jaksa Agung Basrief Arief selalu menekankan penegakan hukum yang “berhati nurani”.

 

Dalam pidatonya di Hari Bhakti Adhyaksa, Basrief mengatakan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan tidak mengabaikan hati nurani agar peristiwa-peristiwa yang mencederai hati rakyat kecil. Seperti kasus pencurian cokelat (kakao), bambu, semangka, atau kasus yang menimpa Prita Mulyasari, dan sebagainya tidak lagi terjadi.

 

Dan itu dituangkan Basrief dalam perintah hariannya kepada seluruh jajaran Kejaksaan dalam Hari Bhakti Adhyaksa. “Imbangkan wujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mengedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum karena institusi Kejaksaan merupakan tumpuan para pencari keadilan,” paparnya.

 

Lebih dari itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) juga telah mengatur Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Surat Edaran Jampidum No.B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 28 Februari 2010.

 

Kemudian, ada pula Petunjuk Teknis Penuntutan terhadap Anak yang diatur dalam Surat Edaran Jampidum No B-532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995. Dimana dalam Surat itu, tuntutan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

 

Surat Edaran Jampidum No.B-532/E/11/1995

Tuntutan terhadap anak di bawah umur dilakukan sebagai berikut :

a.        Apabila terdakwa anak di bawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP), atau;

b.        Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan, atau;

c.        Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

 

Dan untuk diketahui, Surat Edaran Jampidum No.B-532/E/11/1995 ini, menurut Basrief kini sedang dalam tahap revisi untuk penyempurnaan.

tanggapan
 - antok
23.12.11 10:18
Admin, kenapa tanggapan tidak dimunculkan ?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua