Jumat, 23 December 2011

Putusan MK dan Ragam Tafsir tentang Upah Proses PHK Oleh: Juanda Pangaribuan *)

UU PHI perlu mengadopsi tahapan waktu beracara sebagaimana diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
NAN
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Latar Belakang


Pada waktu UU No 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berlaku sebagai hukum positif, buruh dan pengusaha menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Terakhir kali, aturan teknis penyelesaian dan kewajiban pengusaha berkaitan dengan PHK merujuk pada Kepmenaker No 150 Tahun 2000.  Untuk menyelesaikan kasus PHK, keputusan menteri itu mengatur kewajiban pengusaha, salah satu diantaranya membayar upah proses PHK paling lama enam bulan.


 


Dari aspek perundang-undangan, ketentuan batas upah proses kasus PHK sebagaimana terdapat  dalam  Kepmenaker No 150 Tahun 2000 sudah tidak berlaku sejak pemerintah dan DPR bersepakat mengundangkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada dua alasan yang mendukung argumen itu. Pertama, Kepmenaker No 150 Tahun 2000 dibentuk berdasarkan UU No 22 Tahun 1957 dan UU No 12 Tahun 1964, kedua undang-undang itu telah dicabut dengan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).


 


Kedua, Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 telah mengatur upah proses PHK yang berbeda dengan ketentuan dalam Kepmenaker No 150 Tahun 2000. Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 mengatur sebagai berikut:


“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”


 


Buruh yang terbelit kasus PHK dan memilih menyelesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) selalu mengajukan tuntutan upah proses. Pekerja/buruh yang menyadari hakikat Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 lazimnya menyusun tuntutan upah proses dengan redaksi “menghukum tergugat (pengusaha) membayar upah proses sejak PHK dilakukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.”  


 


Pada masa P4D dan P4P, anggota panitia dalam lembaga itu seragam menerapkan upah proses PHK selama enam bulan. Dalam praktik peradilan, hakim PHI tidak memiliki sikap yang sama mengadili batas upah proses. Sikap pertama, memutus upah proses paling lama enam bulan. Argumennya merujuk pada Pasal 191 UU No 13 Tahun 2003. Kelompok ini menjelaskan, UU No 13 tahun 2003 tidak pernah mencabut Kepmenaker No 150 Tahun 2000. 


 


Sikap kedua menegaskan, ketentuan upah proses di dalam Kepmenaker No 150 Tahun 2000 tidak lagi berlaku. Alasannya, UU No 13 Tahun 2003 memiliki kedudukan lebih tinggi dari Kepmenaker. Selain itu, Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 telah mengatur upah proses PHK tanpa batas waktu. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua