Senin, 26 Desember 2011

Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja

Red

LBH Jakarta selaku kuasa hukum Serikat Pekerja Bukopin melakukan protes keras dan mengecam tindakan manajemen Bank Bukopin yang melakukan mutasi dan PHK terhadap pengurus serikat pekerja. Diduga kuat mutasi dan PHK yang dilakukan manajemen adalah upaya pelemahan terhadap serikat pekerja.

 

Pekerja sekaligus pengurus serikat pekerja yang dipecat adalah Yuresman yang menjabat Kepala Divisi Advokasi Serikat Pekerja. Yuresman yang telah bekerja selama 25 tahun dipecat karena dengan alasan prestasi kerjanya selama dua tahun terakhir tak memuaskan.

 

Menurut pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua, pemecatan Yuresman mengada-ada dan melanggar hukum ketenagakerjaaan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, seharusnya perusahaan melakukan pembinaan terlebih dulu kepada karyawan sebelum menjatuhkan PHK. Pembinaan itu antara lain lewat diterbitkannya surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga seperti diatur dalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan.

 

Selain itu, Bank Bukopin melakukan mutasi terhadap dua pekerja yang sekaligus pengurus serikat pekerja, Belinda Mangindaan dan Ayi Riza Wibawa. Perusahaan menurunkan jabatan terhadap keduanya setelah mereka berdua menolak dimutasi. Alasan pekerja melakukan penolakan tersebut karena perusahaan melakukan pelanggaran peraturan perusahaan mengenai mutasi yaitu tidak memberitahu kepada pekerja paling lambat satu minggu. minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

 

Berdasarkan uraian diatas, maka mutasi dan PHK yang dilakukan oleh manajemen Bank Bukopin tersebut kepada para pekerja yang menjadi pengurus serikat pekerja patut diduga bahwa manajemen Bank Bukopin anti terhadap serikat pekerja, karena mutasi dan PHK tersebut berawal dari pembentukan Serikat Pekerja Bukopin pada bulan Agustus tahun 2011,” tutup Maruli lewat siaran pers yang diterima hukumonline, Minggu (25/12).

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua