Senin, 26 Desember 2011

Meraba Arah KPK di Tangan Advokat

Apakah KPK Jilid III punya ‘nyali’ menyentuh kalangan advokat?
Rzk/CR-12
Apakah KPK Jilid III punya ‘nyali’ sentuh kalangan advokat. Foto: SGP


“Masak, diisi advokat semua,” ucapan ini terlontar dari mulut Benny K Harman, dalam sebuah rapat di kantor Sekretariat Gabungan koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di jalan Diponegoro 43, Jakarta. Rapat itu berlangsung sehari menjelang pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 di Komisi III DPR.

 


Ketika itu, Benny yang kebetulan juga Ketua Komisi III sekaligus berlatarbelakang advokat mengomentari usulan nama-nama calon pimpinan KPK yang muncul. Formasi yang diusulkan mengerucut menjadi tiga nama yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandupraja. Untuk satu kursi tersisa, Benny menyodorkan nama Aryanto Sutadi atau Yunus Husein. “Kita perlu polisi,” sergah Benny (Majalah Tempo, 12-18 Desember 2011).

 


Terlepas dari perdebatan di markas koalisi partai penguasa negeri ini, hasil akhir seleksi pimpinan KPK periode 2011-2015 sudah diketahui bersama. Tiga nama yang muncul di rapat Sekretariat Gabungan ‘mulus’ terpilih -Abraham bahkan ditunjuk sebagai Ketua KPK-, sedangkan satu kursi tersisa menjadi milik Zulkarnain. Dua nama yang disodorkan Benny kandas. Aryanto yang sedari awal ditolak kalangan LSM terkait rekam jejaknya yang buruk, urung menduduki kursi pimpinan KPK. Begitu pula, Yunus, eks Kepala PPATK yang disebut-sebut ‘jagoan’ istana.

 


Pasca resmi disetujui Rapat Paripurna DPR, dan kemudian diangkat sumpahnya oleh Presiden SBY di Istana, 16 Desember 2011 lalu, Abraham Samad cs kini sudah resmi bergabung dengan M Busyro Muqoddas yang setahun lebih awal berkantor di Gedung KPK di jalan Rasuna Said kavling C-1, Jakarta Selatan.

 


Dalam hitungan hari menjabat, tentunya kita belum bisa melihat program dan strategi apa yang akan disodorkan Abraham Samad cs. Yang saat ini bisa dilakukan hanya ‘meraba’ dari berbagai aspek. Salah satunya, aspek latar belakang (backgroud). Merujuk pada aspek ini, formasi pimpinan KPK Jilid III memiliki perbedaan yang signifikan sekaligus menarik jika dibandingkan formasi dua jilid sebelumnya. Perbedaan itu adalah dominasi profesi advokat, dimana empat dari lima pimpinan KPK memiliki background advokat.

 


Formasi Pimpinan KPK berdasarkan Background































































Jilid I




Jilid II




Jilid III




Nama




Background




Nama




Background




Nama




Background




Taufiqurrahman Rukie




Polisi




Antasari Azhar




Jaksa




Abraham Samad




Advokat




Erry Riyana H




Bisnis




Chandra M Hamzah




Advokat




Adnan Pandupraja




Advokat




Amien Sunaryadi




BPKP




M Jasin




KPKPN




Bambang Widjojanto




Advokat




Tumpak Panggabean




Jaksa




Haryono Umar




BPKP




Busyro Muqoddas




Advokat




Sjahruddin Rasul




BPKP




Bibit S Rianto




Polisi




Zulkarnain




Jaksa




Busyro Muqoddas*




Advokat



*Menggantikan Antasari Azhar yang terlilit kasus pidana pembunuhan


Sumber: dari berbagai sumber (diolah)

 


Mari kita mulai dengan sang Ketua, Abraham Samad. Pria berkumis kelahiran Makassar, 27 November 1966 ini adalah advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor anggota A.96.10029. Berdasarkan Database Anggota PERADI 2007, Abraham tercatat berkantor di firma Abraham Samad & Associates. Selain advokat, Abraham juga dikenal di Makassar sebagai penggiat LSM dengan mendirikan Anti Corruption Committee.

 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua