Kamis, 05 Januari 2012

Setengah Miliar untuk Penyelewengan Dana Fakir Miskin

Rumusan pidana kejahatan membocorkan informasi rahasia berbeda-beda.
Mys
Setengah miliar untuk penyelewengan dana fakir miskin. Foto: SGP

Jangan sembarangan menggunakan dana penanganan fakir miskin. Jika terbukti menyalahgunakan, penjara lima tahun atau denda maksimal setengah miliar rupiah siap mengancam Anda. Kalau pelakunya korporasi, ancaman dendanya dinaikkan menjadi Rp750 juta. Ini bukan satu-satunya pasal ancaman pidana dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 42 juga memuat ancaman denda setengah miliar kepada siapapun yang memalsukan data verifikasi dan validasi data orang miskin. mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Berdasarkan penelusuran hukumonline, terdapat minimal 95 pasal pidana dalam undang-undang yang dihasilkan DPR dan Pemerintah sepanjang tahun lalu. Ancaman pidananya beragam. Ada disparitas pada ancaman pidana penjara. Demikian pula pidana denda. mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Denda maksimal Rp5 miliar bisa dikenakan untuk yang menjual satuan lingkungan perumahan yang  belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Denda serupa bisa menimpa pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, atau pemukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. Selain denda itu, sang pejabat bisa terancam penjara maksimal lima tahun. Ancaman ini terdapat pada UU No 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman. "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Ancaman pasal pidana paling banyak terdapat pada UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ada 24 pasal ancaman pidana. Pidana kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp25 juta adalah ancaman yang terendah. Ancaman ini ditujukan kepada pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan data orang asing yang menginap di tempatnya kepada pejabat imigrasi. Demikian pula setiap orang yang menyembunyikan orang asing yang izin tinggalnya sudah habis. mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Seperti yang sudah lazim berlaku, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya orang perseorangan. Korporasi juga bisa dimintai tanggung jawab. Misalnya dikenal dalam UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang ini pidana terhadap korporasi dapat dijatuhkan jika memenuhi empat kondisi.

 

Pertama, jika tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Kedua, jika tindak pidana dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. "Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

  mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Dalam konteks pidana penjara, perundang-undangan tahun lalu semakin memperjelas bahwa pidana pokok yang dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda. Kalaupun ada pidana lain yang bisa dijatuhkan bukan pidana penjara, melainkan jenis pidana seperti pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa dan bunga, atau berupa kompensasi kepada pihak yang dirugikan. mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua