Jumat, 13 Januari 2012

Dosen Belanda Sarankan Kewenangan PTUN Diperluas

Selama ini, PTUN tak menarik minat sarjana hukum untuk berkarier di sana karena ‘kering’ dan perkaranya relatif membosankan.
Ali
Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda Adriaan Bedner. Foto: SGP

Definisi negara hukum sangat luas. Para pakar hukum pun kerap berbeda pendapat mengenai definisi dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Namun, secara garis besar, negara hukum harus bisa melindungi warga negara terhadap tindakan negara. Ini tentu harus diikuti dengan adanya peradilan independen yang bisa memeriksa perkara pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh negara (pemerintah).
 

Gagasan ini dipaparkan oleh Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, Adriaan Bedner, dalam sebuah kuliah umum di Jakarta, Jumat (13/1). Lalu bagaimana pandangan seputar peradilan di Indonesia? Apakah peradilan Indonesia sudah sukses melindungi hak warga negara yang terlanggar oleh tindakan pemerintah (negara)?
 

Salah satu peradilan yang menjalankan fungsi ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adriaan menilai sudah ada perkembangan yang mulai baik di PTUN. “Yang penting sekarang ada kelompok hakim-hakim baru PTUN yang semangatnya tinggi dan mau belajar. Kelompok ini saya rasa bisa membuat perbaikan kinerja di PTUN,” ujar pria yang disertasinya membahas PTUN di Indonesia ini.
 

Meski begitu, Adriaan menilai masih perlu ada perbaikan kelembagaan PTUN melalui revisi undang-undang yang mengatur. Misalnya, objek perkara (keputusan tata usaha negara) yang bisa menjadi sengketa di PTUN seharusnya tak hanya yang bersifat individual. “Sekarang kan yang bisa digugat ke PTUN hanya keputusan yang bersifat individual,” ujarnya.
 

Tak hanya itu. Problem eksekusi putusan PTUN selama ini juga harus dijawab melalui revisi UU PTUN. Selain itu, Adriaan menyarankan sebaiknya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang selama ini ditangani oleh peradilan umum (pengadilan negeri) di jalur perdata juga sebaiknya masuk menjadi salah satu objek yang ditangani PTUN.
 

“Menurut saya, ini sebuah keanehan. Bagaimana bisa onrechtmatige overheidsdaad (warga negara versus negara) diadili di jalur perdata? Ini sebuah kesalahan,” jelas pria yang mengajar mata kuliah ‘Hukum Indonesia (Indonesian Law)’ di Universitas Leiden ini. 
 

Di Belanda, lanjut Adriaan, perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diajukan oleh warga negara ditangani oleh PTUN. Sehingga peradilan ini menjadi fokus menangani perkara antar warga negara melawan negara (pemerintah). Di Belanda, PTUN memang masih menjadi bagian dari Pengadilan Negeri (PN), tak terpisah seperti di Indonesia.
 

“Meski begitu, di sana PTUN bisa fokus memeriksa perkara-perkara pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara,” jelasnya.
 

Minimnya kewenangan PTUN di Indonesia ini berdampak kepada minimnya minat sarjana hukum untuk berkiprah sebagai hakim tata usaha negara. “Untuk yang ingin korupsi, perkara di PTUN itu termasuk ‘kering’. Sedangkan, bagi yang memiliki idealisme, perkara-perkara di PTUN itu sangat membosankan,” tuturnya.
 

Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mempersoalkan eksistensi PTUN selaku salah satu pilar negara hukum. Selama kurun waktu setahun pada 2011, setidaknya ada enam kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta yang bermuara ke PTUN. Ia mengatakan PTUN terlalu normatif dalam memutus perkara.
 

“Beberapa masalah sengketa tata usaha negara diantaranya adalah sangat normatif dan teknis karena hanya memeriksa bukti formal yang kebanyakan berupa surat. Akibatnya, masalah inti yang diatur dalam keputusan tata usaha negara tidak diperiksa secara berimbang di dalam persidangan,” demikian pandangan LBH Jakarta yang tertuang dalam catatan akhir tahun 2011.
 

Selain itu, keputusan pejabat yang merugikan langsung masyarakat, dianggap sah dan tetap dapat dilaksanakan meski warga sedang melayangkan gugatan. Kecuali, bila ada putusan pengadilan yang meminta pelaksanaannya ditunda. “Akibatnya, PTUN tidak dapat diandalkan sebagai alat perlindungan kepentingan rakyat,” ujar Nurkholis.
 

Apalagi, ini diperparah dengan banyaknya putusan PTUN yang tidak dieksekusi. Putusan PTUN yang berupa pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) akhirnya diserahkan kepada pejabat negara yang mengeluarkan KTUN tersebut. “Akibatnya, eksekusi tergantung pada niat baik dari pejabat yang digugat,” sebutnya.

tidak ada political will
 - theblue judge
17.01.12 13:06
idenya bagus, hal tersebut telah termuat dalam RUU Administrasi Pemerintahan, tapi belum disahkan juga, pemegang kekuasaan jelas sangat takut jika PTUN mempunyai "kekuatan", sebab budaya pimpinan selalu benar masih sangat melekat...
dosen belanda sarankan kewenangan ptun di perluas
 - Kusaeri
15.01.12 16:54
sangat sepakat jika kewenangan PTUN diperluas, apalagi jika PTUN sebagai salah satu badan peradilan yang katanya untuk melindungi hak-hak rakyat atas kebijakan negara atau pemerintah, diberikan kewenangan untuk dapat mengekskusi atas putusannya (kewenagan ekskutorial), karena putusan PTUN selama ini hanya, mandeg ditangan pemerintah sendiri mau atau tidaknya melaksanakan putusan PTUN itu sendiri.
syarat negara hukum
 - diat
14.01.12 23:25
salah satu persyaratan negara hukum menurut beberapa pakar hukum adalah "ada"nya peradilan administrasi. Kata "ada" seharusnya tidak dimaknai dengan cukup ada saja, tapi juga pada efesiensi dan efektifitas. Bahasan tentang objek sengketa dan eksekusi putusan adalah dilema yang selalu menjadi bahan kajian, tapi belum juga menjadi kesepakatan (diantaranya karena adanya putusan yang sulit untuk/ tidak dieksekusi oleh Pejabat TUN). Semoga pendapat Mr. Adriaan Bedner bisa (benar-benar) menjadi renungan dalam pembaharuan penegakan hukum administrasi ke depan,,amiin.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua