Jumat, 13 Januari 2012

Dosen Belanda Sarankan Kewenangan PTUN Diperluas

Selama ini, PTUN tak menarik minat sarjana hukum untuk berkarier di sana karena ‘kering’ dan perkaranya relatif membosankan.
Ali
Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda Adriaan Bedner. Foto: SGP


Definisi negara hukum sangat luas. Para pakar hukum pun kerap berbeda pendapat mengenai definisi dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Namun, secara garis besar, negara hukum harus bisa melindungi warga negara terhadap tindakan negara. Ini tentu harus diikuti dengan adanya peradilan independen yang bisa memeriksa perkara pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh negara (pemerintah).

 



Gagasan ini dipaparkan oleh Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, Adriaan Bedner, dalam sebuah kuliah umum di Jakarta, Jumat (13/1). Lalu bagaimana pandangan seputar peradilan di Indonesia? Apakah peradilan Indonesia sudah sukses melindungi hak warga negara yang terlanggar oleh tindakan pemerintah (negara)?

 



Salah satu peradilan yang menjalankan fungsi ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adriaan menilai sudah ada perkembangan yang mulai baik di PTUN. “Yang penting sekarang ada kelompok hakim-hakim baru PTUN yang semangatnya tinggi dan mau belajar. Kelompok ini saya rasa bisa membuat perbaikan kinerja di PTUN,” ujar pria yang disertasinya membahas PTUN di Indonesia ini.

 



Meski begitu, Adriaan menilai masih perlu ada perbaikan kelembagaan PTUN melalui revisi undang-undang yang mengatur. Misalnya, objek perkara (keputusan tata usaha negara) yang bisa menjadi sengketa di PTUN seharusnya tak hanya yang bersifat individual. “Sekarang kan yang bisa digugat ke PTUN hanya keputusan yang bersifat individual,” ujarnya.

 



Tak hanya itu. Problem eksekusi putusan PTUN selama ini juga harus dijawab melalui revisi UU PTUN. Selain itu, Adriaan menyarankan sebaiknya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang selama ini ditangani oleh peradilan umum (pengadilan negeri) di jalur perdata juga sebaiknya masuk menjadi salah satu objek yang ditangani PTUN.

 



“Menurut saya, ini sebuah keanehan. Bagaimana bisa onrechtmatige overheidsdaad (warga negara versus negara) diadili di jalur perdata? Ini sebuah kesalahan,” jelas pria yang mengajar mata kuliah ‘Hukum Indonesia (Indonesian Law)’ di Universitas Leiden ini. 

 



Di Belanda, lanjut Adriaan, perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diajukan oleh warga negara ditangani oleh PTUN. Sehingga peradilan ini menjadi fokus menangani perkara antar warga negara melawan negara (pemerintah). Di Belanda, PTUN memang masih menjadi bagian dari Pengadilan Negeri (PN), tak terpisah seperti di Indonesia.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua