Kamis, 19 Januari 2012

Kejagung Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Indosat

Tersangka berinisial IA. Diduga, IA adalah Presiden Direktur IM2 bernama Indar Atmanto.
nov
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad (kanan). Foto: SGP

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya meningkatkan status kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik PT Indosat Tbk ke penyidikan. Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyelidk melakukan gelar perkara di gedung bundar Kejagung, Rabu (18/1).
 

“Dari hasil ekspos, disimpulkan dan diputuskan bahwa hasil penyelidikan mengenai dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G PT Indosat Mega Media (IM2) telah ditingkatkan ke penyidikan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad.
 

Menurutnya, Direktur Penyidikan pada Jampidsus telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.PRINT-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012. Dimana, dalam surat perintah penyidikan itu disebutkan pula tersangka kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik Indosat berinisial IA.
 

Sayang, Noor enggan merinci secara jelas, siapa IA yang dimaksud. Meski demikian, hasil penelusuran hukumonline mendapati bahwa Presiden Direktur IM2 memang berinisial IA. Presiden Direktur IM2 yang menduduki jabatannya sejak 30 Mei 2006 tersebut bernama Indar Atmanto. Sebelumnya, Indar juga pernah menjabat sebagai Senior Vice President Corporate Secretary di Indosat.
 

IA diduga melakukan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2. Padahal, lanjut Noor, IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G. IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara Indosat dengan IM2. IM2 sendiri adalah anak perusahaan dari Indosat.
 

Dengan demikian, tanpa izin pemerintah, IM2 telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan bergerak seluler frekuensi 3G. “Tidak tahu (apakah Indosat) mensubkontrakan atau meritailkan, akhirnya dia kerja sama dengan IM2 yang notabene tidak punya hak untuk memanfaatkan jalur itu karena tidak pernah ikut lelang dan membayar kewajiban-kewajibannya,” terang Noor.
 

Akibat penyalahgunaan ini, Noor mengatakan negara dirugikan sekitar Rp3,8 triliun. Untuk itu, IA dikenakan sejumlah pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Sementara, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Indosat, Djarot Handoko bersikukuh penyediaan layanan internet 3G broadband oleh IM2 telah mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku. Hal itu, menurutnya telah dijelaskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk regulator.
 

Kemudian, sebagai perusaah publik yang tercatat di bursa Indonesia (IDX) dan Amerika Serikat (New York Stock Exchange), “Indosat senantiasa berupaya menaati peraturan yang berlaku, serta berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Djarot dalam pesan singkat kepada wartawan.
 

Untuk diketahui, pada 6 Oktober 2011, LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) melaporkan dugaan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G yang dilakukan Indosat dan IM2 ke Kejati Jawa Barat. Namun, karena locus delicti-nya tidak hanya di Jawa Barat, penyelidikan kasus ini diambil alih oleh Kejagung.
 

Berdasarkan laporan LSM KTI, sejak 24 Oktober 2006, Indosat dan IM2 telah melakukan penyalahgunaan dengan cara menjual internet broadband yang menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2. Penggunaan jaringan bergerak itu tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Indosat dan IM2.
 

Kerjasama ini dapat dilihat pada kemasan internet IM2 3G broadband dan pada waktu pengaktifan broadband yang dijual oleh IM2 kepada masyarakat. Sebab, broadband itu memiliki Access Point Name (APN) sendiri, yaitu Indosat.net. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama, data pelanggan penggunaan jaringan 3G dipisahkan dari data pelanggan Indosat.
 

Perbuatan Indosat itu dinilai melanggar Pasal 33, UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 58 ayat (3) PP No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No: 07/PER/M./KOMINFO/2/2006.
 

Karena, berdasarkan ketentuan itu, penyelenggara jasa dalam penggunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G harus memiliki izin sendiri sebagai penyelenggara jaringan. Walaupun jaringan telekomunikasi dapat disewakan kepada pihak lain, hanyalah jaringan tetap tertutup, sesuai Pasal 9 UU Telekomunikasi.
 

Dengan ini, walau IM2 adalah anak perusahaan Indosat, tetap saja tidak berhak menjual internet broadband dengan menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat. IM2 tidak mengantongi izin sebagai penyelenggara jaringan. Namun, tiba-tiba IM2 melakukan migrasi ke Indosat pada November 2007. Migrasi ini, diakui Indosat merupakan bagian dari roadmap strategy business Indosat Group, dimana IM2 difokuskan ke segmen Usaha Kecil Menengah (UKM).

Ada-ada saja
 - M. Agus Maulana
28.01.12 17:48
Kasusnya terkesan mengada-ada dan sepertinya ada masalah persaingan usaha. Mungkin karena kejaksaan agung sudah kelamaan tidak dapat kasus korupsi?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua