Rabu, 14 Maret 2012

KY Kaji Putusan Pengetatan Remisi

MA sesalkan sikap masyarakat yang menyalahkan putusan PTUN.
Agus Sahbani
Komisi Yudisial (KY) Kaji Putusan Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana. Foto: SGP

Koalisi masyarakat sipil akhirnya melaporkan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan SK Menkumham tentang Pengetatan Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi, ke Komisi Yudisial (KY). Majelis hakim yang terdiri dari Bambang Heryanto, Tedi Romyadi dan Husban dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim.

Koalisi ini terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesian Legal Rountable (ILR), Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM), Tranparency International Indonesia, dan Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas.

“Ada 13 persoalan mendasar dalam putusan PTUN bernomor 217/G/2011/PTUN-JKT yang mencabut 7 SK Menkumham atas Pembebasan Bersyarat tujuh narapidana korupsi yang diduga melanggar SKB Kode Etik dan Perilaku Hakim terutama poin 8 (Berdisiplin Tinggi),” kata Refki Saputra dari ILR saat diterima Komisioner KY Suparman Marzuki di Gedung KY Jakarta, Rabu (14/3).

Refki membeberkan belasan persoalan mendasar yang diabaikan majelis hakim PTUN. Pertama, hakim tidak berwenang memeriksa perkara ini karena bukan objek TUN karena tidak bersifat individual dan final, objek sengketa berlaku umum (sekitar 50 narapidana korupsi) tidak hanya menyebut tujuh orang. “Dalam diktum ketiga objek sengketa disebutkan SK ini masih dapat diperbaiki jika terdapat kekeliruan, ini menunjukkan objek sengketa belum final,” dalihnya.

Kedua, hakim tidak cermat dan tidak mampu mengklarifikasi perbedaan mendasar dari para penggugat. Refki mengatakan penggugat pertama hingga ketiga, Ahmad Hafiz Zamawi (PB 30 Oktober), Bobby Satrio Hardiwibowo S (PB 4 November), Mulyono Subroto (PB 11 Desember) telah menjalani pembebasan bersyarat (PB) sebelum tanggal 16 November 2011. 

Sementara penggugat keempat hingga ketujuh, Hesti Andi Tjahyanto (PB 16 Desember), Agus Wijayanto Legowo (PB 16 Desember), Ibrahim (9 Januari 2012), dan Hengky Baramuli (PB 21 November) mendapat PB sebelum 16 November 2011 atau PB belum jatuh tempo untuk dilaksanakan.

Ketiga, hakim tidak memahami objek sengketa karena salah dalam menerapkan Pasal 24 dan 25 Permenkumham M.01.PK.04-10 Tahun 2007 yang dijadikan dasar hakim membatalkan objek sengketa TUN. Sebab, Pasal 24 dan 25 Permenkumham bisa digunakan jika PB sudah dilaksanakan,” katanya.

Keempat, hakim salah menilai fakta hukum ketika objek sengketa tertanggal 16 November 2011 ternyata sudah berlaku surut sejak 31 Oktober 2011, sehingga melanggar azas retroaktif. Sebab, SK Menkumham tertanggal 16 November tidak bisa dikatakan semua SK berlaku surut.  SK tiga orang narapidana seharusnya tidak berlaku karena sudah dibebaskan.

Refki juga mengkritik pemahaman hakim yang menyamakan HAM yang diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM dan hak narapidana yang merupakan pemberian dari negara sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan terkait SK Pencabutan PB ini. “Pemohon dan hakim salah memahami soal ini,” katanya.

Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan aturan dan aspek yang menyangkut pemberantasan korupsi, mengesampingkan keterangan ahli. Dia juga mengatakan bahwa hakim seharusnya menerbitkan putusan sela dan menyatakan tidak menerima sebagian gugatan penggugat.

Sementara, Jamil Mubarok dari MTI menambahkan bahwa majelis hakim PTUN ini melakukan pelanggaran hukum acara karena kasus ini seharusnya menempuh upaya banding administratif atau upaya keberatan kepada atasan pejabat TUN yang menerbitkan sesuai Pasal 48 ayat (2) UU PTUN. “Secara administratif ini seharusnya diselesaikan dulu ke atasan Menkumham, yaitu presiden, jika tidak berhasil baru dibawa ke ranah peradilan.

Menanggapi laporan Koalisi, Suparman Marzuki mengatakan pihaknya akan mengkaji laporan pengaduan ini. Jika ada indikasi pelanggaran pihaknya juga akan meminta keterangan dari para pihak, termasuk hakim. ”Sementara laporan ini kami terima dan akan ditelaah terlebih dahulu,” jelas Suparman.

Terpisah, Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali menyesalkan sikap masyarakat yang menyalahkan putusan PTUN terkait pembatalan SK Menkumham tentang pengetatan remisi. 

“Gimana negara ini akan baik kalau masyarakatnya sendiri tidak percaya pada pengadilan atau hakimnya. Apanya yang salah dengan putusan itu? Kalau setiap putusan dianggap salah buat apa ada pengadilan,” kata Hatta Ali usai melantik ketua pengadilan tinggi dan TUN di Gedung MA. ”Kalau Menkumham mau banding ya silakan, itu haknya. Pengadilan nggak boleh menolak perkara yang masuk”.

asas res judicata pro veritate habetur
 - azmi
26.06.12 09:44
KY tidak bisa melakukan pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap suatu putusan karena bertentangan dengan prinsip " res judicata pro veritate habetur " apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar
Justru itu
 - proletarian
16.03.12 16:05
Justru itu fungsi upaya banding dan kasasi. Koreksi dan minimalisir terhadap kekhilafan dan kesalahan Hakim di tingkat sebelumnya. Kalo dikit-dikit Hakim dilaporkan, tau dikit-dikit dihujat akibat putusannya, dan nggak dipercaya. Mau bikin Institusi Peradilan Baru?
Kata Hatta Ali usai melantik ketua pengadilan tinggi dan TUN di Gedung MA
 - fadil akbr
14.03.12 21:56
“Gimana negara ini akan baik kalau masyarakatnya sendiri tidak percaya pada pengadilan atau hakimnya.... Kalau setiap putusan dianggap salah buat apa ada pengadilan,” >>>>Hahah yakali, kalau hakim dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia ini masih terdapat banyak oknumnya, ya apa daya deh.. dan apa gunanya ada banding dan kasasi jika kalau kita disuruh percaya proses pengadilan dan putusan hakim selalu itu benar. Ingat, mereka juga manusia biasa,, yang selalu pernah (sering) ada (banyak) kilaf dan kesalahan ...
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua