Selasa, 10 April 2012

Pemkab Sumbawa Pertimbangkan Banding

Putusan PTUN Jakarta dibahas bersama DPRD untuk melakukan upaya banding legalisasi pembuangan limbah ke laut.
ant
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Foto: Sgp

 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tengah mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai pihak yang menerbitkan izin penempatan tailing PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di dasar laut.


"Kami pelajari dulu bersama-sama DPRD, kalau ada celah untuk banding dan argumennya cukup kuat, pasti kami banding," kata Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli di Mataram, Selasa (10/4). Zulkifli mengaku tidak akan melakukan perbuatan sia-sia atau asal mengajukan banding tanpa argumen yang kuat.


Seperti diketahui, majelis hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara gugatan izin pembuangan limbah NNT, pada 3 April 2012 memutuskan menolak gugatan yang diajukan Wahana Lingungan Hidup Indonesia dan Gema Alam.


Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, juga bergabung dengan Walhi dan Gema Alam, dalam gugatan tersebut, meskipun Walhi yang yang tampil dalam persidangan yang digelar sebanyak 21 kali.


Isi putusan PTUN Jakarta yaitu pertama, menolak penundaan pemberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang izin tailing NNT. Kedua, menolak sebagian eksepsi para tergugat dan menolak Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam) sebagai pihak penggugat.


Ketiga, dalam pokok perkara, menolak gugatan para penggugat. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dinyatakan berhak menerbitkan izin penempatan tailing di dasar laut (STP) PTNNT yang dikeluarkan pada Mei 2011.


Sementara itu, Presiden Direktur PTNNT Martiono Hadianto, dalam siaran persnya menyatakan, pihaknya menyambut baik haisl putusan PTUN Jakarta itu. "Dalil para penggugat sepenuhnya ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki dasar hukum maupun ilmiah," ujarnya.


Bukti yang diajukan dalam persidangan, kata Martiono, secara jelas menunjukkan bahwa KLH telah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan dalam memberikan perpanjangan izin STP dan sistem STP aman bagi lingkungan. Menurut dia, sistem penempatan tailing di dasar laut di Teluk Sanunu, Kabupaten Sumbawa Barat itu, telah beroperasi sejak 2000 sesuai rancangan dan tidak berdampak negatif terhadap perikanan di Sumbawa Barat.


Newmont mulai mengoperasikan sistem STP berdasarkan persyaratan perizinan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). Setelah diberlakukannya peraturan perizinan tambahan, tambang Batu Hijau memperoleh izin STP pada 2002, yang kemudian diperpanjang sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2005, 2007, dan 2011.


KLH memberikan perpanjangan izin STP ketiga kepada NNT pada 2011 setelah KLH menetapkan bahwa perusahaan itu telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam izin STP sebelumnya. Termasuk menyampaikan secara rutin laporan hasil pemantauan lingkungan dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh pihak ketiga independen.


LSM Banding

Walhi, lebih dulu menyatakan banding akan putusan PTUN Jakarta ini. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqon, menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.


"Kita akan ajukan banding, ini bukan hasil final, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk advokasi (terkait dengan) buang limbah ke laut,"  kata Berry beberapa saat setelah putusan PTUN. Tidak hanya upaya hukum, upaya di luar pengadilan juga akan dilakukan, imbuhnya.


Gugatan yang diajukan Koalisi Pulihkan Indonesia (WALHI, KIARA, Gema  Alam, Elsam, YLBHI-LBH Jakarta, PilNet, ICEL, LBH Masyarakat, Omnest  Institute, dan Jatam), dan Pemkab Sumbawa Barat sebagai penggugat intervensi, pada Juni 2011 lalu terhadap Menteri Lingkungan Hidup.


Menteri LH digugat karena menerbitkan izin pembuangan tailing (Dumping) ke laut Teluk Senunu di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat  kepada NNT. PTUN Jakarta menolak gugatan terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut NNT Proyek Batu Hijau, tertanggal 29  Juli 2011, dengan menimbang keputusan tersebut sudah sesuai dengan  peraturan pemerintahan yang ada.


Kepmen tersebut juga mengizinkan NNT membuang tailing sebanyak 148.000 ton per hari atau maksimum 51.100.000 metrik ton kering per tahun atau 54.020.000 ton dengan jangka waktu hingga lima tahun. Kepmen tersebut merupakan melanjutkan izin yang diberikan sebelumnya kepada NNT pada tahun 2002.


Berry mengatakan hakim hanya melihat PP No 19 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa menteri mempunyai  kewenangan untuk menerbitkan izin. "Tapi, UU harusnya lebih tinggi daripada PP, terutama soal otonomi daerah dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berikan wewenang kepada daerah yang tidak dilihat oleh hakim," kata Berry.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua