Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan pengujian pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berikut penjelasannya. Dalam putusannya, MK mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.
Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon dibacakan dalam sidang yang dihadiri kesembilan hakim konstitusi, Selasa (17/4).
Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan kata “dapat” dalam Penjelasan pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pasal 115 UU Kesehatan dan Penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam pengamanan zat adiktif itu, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. ”Untuk itu, pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya termasuk antara lain di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya,” kata hakim konstitusi , Hamdan Zoelva.
Menurut Mahkamah, penetapan kawasan merokok perlu karena merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat dan lingkungannya. Mahkamah membenarkan dalil para pemohon bahwa Penjelasan pasal 115 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum seperti dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
“Ketentuan Penjelasan Pasal 115 UU Kesehatan khususnya kata ‘dapat’ yang berarti Pemerintah boleh menyediakan atau boleh tidak menyediakan ‘tempat khusus untuk merokok’ di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya,” kata Hamdan lagi.