Kamis, 03 May 2012

Bocoran Draf Permen Verifikasi dan Akreditasi LBH

Tidak semua lembaga yang berlabel bantuan hukum bisa mendapatkan dana dari pemerintah.
Muhammad Yasin
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Wicipto Setiadi (kanan). Foto: Sgp


Pemerintah sedang menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi dan akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum. Regulasi ini merupakan ‘alat’ bagi pemerintah untuk memastikan layak tidaknya sebuah lembaga pemberi bantuan hukum menerima dana dari pemerintah.


 


Hanya lembaga yang lolos verifikasi dan akreditasi yang bisa mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. “Peraturan Menterinya sedang disusun,” ujar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Wicipto Setiadi di Jakarta (02/5).


 


Wicipto berharap draf Peraturan Menteri (Permen) tentang verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum (LBH) itu selesai Juli atau Agustus mendatang. Dalam dua bulan terakhir, proses pembahasan dilakukan intensif.


 


Sumber hukumonline yang intens mengikuti perkembangan pembahasan mengatakan proses pembahasan pekan lalu sudah menyinggung  mekanisme verifikasi, tahapan waktu, dan pelaksana. Secara umum ada dua bagian yang masuk ke dalam Permen. Pertana, eksistensi dan kelembagaan Panitia Verifikasi dan Akreditasi. Kedua, tata cara verifikasi dan akreditasi.


 


Salah satu yang krusial pada poin kedua adalah batas waktu pendirian LBH. Penerima dana harus punya program bantuan hukum tiga tahun ke depan dan tiga tahun ke belakang. Rumusan ini, menurut sumber tersebut, dibuat untuk menghadang lembaga yang tiba-tiba berdiri tak lama setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir.


 


Peluang munculnya lembaga baru sangat mungkin terjadi. Sebab, sesuai rancangan Permen, pendaftaran penerimaan lembaga penerima bantuan hukum akan diumumkan secara terbuka oleh Kanwil Hukum dan HAM di masing-masing provinsi. Setelah pengumuman itulah, panitia melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi.


 


Independensi lembaga pemberi bantuan hukum tampaknya masuk pertimbangan. Lembaga yang jelas dan terang-terangan berafiliasi dengan partai politik tertentu tak akan bisa mendapatkan bantuan hukum. Larangan ini akan dirumuskan secara tegas dalam Permen. “Badan hukum calon pemberi bantuan hukum tidak berafiliasi dengan partai politik,” begitu rumusan sementara yang disepakati tim.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua