Sabtu, 26 May 2012
UU Keterbukaan Informasi Diabaikan
Jadi penghambat reformasi.
inu/M-12
Kantor Komisi Informasi Pusat, Foto: Sgp

 

Reformasi birokrasi berjalan lambat. Salah satu sebab adalah masih banyak badan publik yang enggan transparan.


Demikian pernyataan Deputi IV Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Tara Hidayat saat seminar di Bandung, Rabu (23/5). Dia juga  menyesalkan badan publik yang belum melaksanakan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu ditandai dengan masih minimnya badan publik yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


“Masih ada keengganan para birokrat untuk terbuka,” tutur Tara.


Bahkan, lanjut Tara, tak hanya enggan terbuka pada publik, instansi lain juga sulit mendapat data. Menurutnya, keterbukaan itu ibarat cahaya matahari yang memiliki daya kuat untuk membunuh kuman korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditambahkan Tara, sikap ini menjadi salah satu sebab reformasi birokrasi tak kunjung menunjukkan hasil.


Rekapitulasi PPID (per 30 April 2012)

No

Lembaga

Jumlah

Telah Membentuk PPID

Persentase (%)

1

Kementerian

34

25

73.53

2

Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LNP

129

29

22.48

3

Provinsi

33

14

42.42

4

Kabupaten

399

53

13.28

5

Kota

98

17

17.35

 

Total

693

138

19.91

Sumber : Kominfo


Menurut Tara, selain transparan, keberhasilan reformasi birokrasi juga ditentukan oleh partisipasi publik dan adanya inovasi mengatasi masalah. Hanya saja, ketiga hal itu banyak diabaikan oleh pemerintah namun mengandalkan banyak peraturan untuk melaksanakan reformasi birokrasi.


Deputi IV UKP4 ini yakin, jika ketiga hal itu dilakukan maka akan makin sedikit peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Makin efisien pula dari sisi biaya dan waktu untuk melakukan reformasi birokrasi.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengakui reformasi birokrasi dan hukum memang belum berhasil. Padahal reformasi di Indonesia sudah berusia 14 tahun.


Belum berhasilnya reformasi birokrasi ditunjukkan oleh masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Karena, pelayanan publik masih tercampur kepentingan politik dan menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.


“Bayangkan, hanya lima persen pelayan publik yang memiliki kompetensi, karena itu sekarang diupayakan setiap 10 persen ada peningkatan kompetensi pelayan publik,” ungkapnya di tempat sama.


Selain itu, Azwar mengarahkan pelayanan publik harus berfungsi ganda. Selain melayani kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, mereka juga harus memiliki kepekaan lain. Yaitu, pelayanan publik yang berorientasi pada pertumbuhan dunia usaha.


Seperti diketahui, mesti disahkan pada 2008, UU KIP mulai berlaku 2010. Lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 20 Agustus 2010.


Diamanatkan Pasal 21 ayat (1), PPID harus dibentuk maksimal setahun setelah PP ini disahkan. Lalu, ayat berikutnya, mengantisipasi kekosongan jika PPID belum dibentuk, yaitu menyerahkan tugas tersebut dapat dilakukan pada unit atau dinas bidang informasi, komunikasi, atau kehumasan.


Senada dengan Tara, pihak Komisi Informasi Pusat (KIP) juga menyayangkan sikap birokrat. Pernyataan itu diungkapkan Ketua KIP, Abdul Rahman Ma’mun ketika dihubungi hukumonline, Jumat (25/5). “Para birokrat berarti tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

 

Dia melanjutkan KIP hanya bisa menghimbau dan juga melakukan dorongan pada badan publik. “Tak bisa lebih dari itu,” ujarnya.

 

Pasalnya, KI diamanatkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa informasi. Jika badan publik tidak membentuk PPID, maka potensi sengketa informasi yang akan ditangani Komisi Infomasi makin besar.

 

Menurut Ma’mun, kendala lambatnya pembentukan PPID dikarenakan masalahan birokrasi. Pejabat PPID bukan pejabat struktural sehingga polanya ditempelkan pada jabatan yang sudah ada misalnya ke bagian humas karena sifatnya seperti itu jadi seolah-olah bersifat tambahan. “Kecenderungannya, banyak yang menghindar untuk menerima jabatan itu,” imbuhnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.