Kamis, 16 Agustus 2012

Klarifikasi KPPU atas Pemberitaan Hukumonline

Red

Berikut ini adalah isi surat klarifikasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pemberitaan hukumonline berjudul "KPPU Ralat Tudingan Ada Kartel Kedelai" tertanggal 14 Agustus 2012. Surat klarifikasi KPPU diterima redaksi hukumonline pada hari Kamis (16/8) melalui surat elektronik dan faksimile.
 

Nomor: 14PSJ-B3NIIII2012                                                         
Perihal: Klarifikasi Pemberitaan                                                    

Kepada Yth
Pemimpin Redaksi Hukumonline
Puri Imperium Office Plaza
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6
Kuningan Jakarta 12980

Mencermati berita hukumonline.com pada hari Selasa, 14 Agustus 2012 tentang "KPPU Ralat Tudingan Ada Kartel Kedelai" yang ditulis oleh Happy Rayna Stephany. Dengan ini, kami memberikan klarifikasi sebagai berikut:

  1. Public Hearing merupakan forum pengumpulan data dan informasi dari semua stakeholder terkait kebijakan dan struktur usaha tertentu dalam hal ini kedelai;
  2. Public Hearing ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dalam mengawasi persaingan usaha sesuai Pasal 30, 35 dan 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap fakta awal adanya fluktuasi kenaikan harga kedelai impor yang besarannya tidak berbeda dengan tahun 2008 dimana struktur pasar importansi kedelai ketika itu secara ekonomi bersifat oligopolistik;
  3. Fakta kenaikan harga ini berdasarkan data awal yang diterima KPPU, dapat terjadi karena berbagai faktor termasuk di dalamnya dan tidak terbatas faktor alam dan adanya dugaan kartel di antara pelaku usaha;
  4. Meskipun demikian kesimpulan atas benar tidaknya kartel ini adalah melalui putusan setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana yang diatur juga dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
  5. Pemyataan Ketua KPPU tentang potensi dugaan kartel oleh pelaku usaha importir adalah suatu penjelasan awal dari rangkaian proses pengawasan yang dijalankan oleh KPPU tennasuk juga pemyataan Ketua KPPU tentang dugaan kartel oleh distributor;
  6. Dengan demikian, relasi pemyataan pertama dan kedua itu tidak bertentangan dan menunjukkan bahwa KPPU berkomitrnen melaksanakan pengawasan persaingan usaha dalam sektor kedelai ini secara luas dan menyeluruh yang tidak terbatas pada importir namun meliputi juga distributor atau bahkan meliputi pula pelaku usaha yang relevan. Oleh karena itu, kami menilai bahwa tulisan Saudara Happy Rayna Stephany wartawan hukumonline.com yang menyimpulkan bahwa KPPU seakan-akan meralat tudingan adanya kartel adalah tidak benar;
  7. Perlu dimaklumi, KPPU memandang bahwa pennasalahan kedelai ini adalah salah satu fakta awal tentang perlunya pemikiran dan kebijakan persaingan nasional, sehingga wajar jika Ketua KPPU berdasarkan tugas dan kewenangannya turut juga menyarankan perlunya langkah kebijakan nasional secara menyeluruh dalam mengatur bahan pokok rakyat dan tidak terbatas pada penanganan dugaan perilaku kartel kedelai ini semata.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Untuk melihat surat klarifikasi silakan unduh di sini halaman satu dan halaman dua.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua