Rabu, 12 September 2012
Korban Tanjung Priok Masih Menuntut Keadilan
Sampai saat ini pemerintah dinilai belum menjalankan kewajibannya memberikan keadilan bagi korban.
Ady

 

 

Sejumlah korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984 mendesak agar pemerintah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pasalnya, hal itu tetap tak terpenuhi walau pengadilan HAM ad hoc sudah diselenggarakan. Karena majelis di tingkat banding dan kasasi membebaskan para pelaku.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani mengatakan pemerintah tetap harus bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi tepat 28 tahun silam itu. Karena dalam kasus pelanggaran HAM berat, tidak dikenal istilah kadaluarsa.

Apalagi lewat hasil penyelidikan yang pernah dilakukan Komnas HAM, kasus Tanjung Priok dikategorikan pelanggaran HAM berat. Dalam persidangan pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok, Yati menilai terdapat banyak kejanggalan. Pasalnya, hakim di pengadilan menyatakan terdapat pelanggaran HAM berat dan menimbulkan korban tapi tidak ada pelaku. Yati melihat ada indikasi kuat penyuapan terhadap saksi korban agar mengubah kesaksiannya di pengadilan.

Atas dasar itulah Yati berpendapat kasus Tanjung Priok belum dituntaskan negara. “Kami beranggapan kasus Tanjung Priok belum ada penyelesaian oleh negara, semua yang dilakukan sampai saat ini hanya formalitas yang belum memberikan rasa keadilan bagi korban,” kata dia dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Rabu (12/9).

Pada saat yang sama salah seorang korban, Aminatun, mengatakan ketidakmampuan institusi pengadilan menghadirkan keadilan bagi korban bukan berarti negara melepas tanggung jawab. Menurutnya, rasa keadilan, fakta kebenaran dan pemulihan harus diupayakan negara melalui otoritas politik yang dimiliki pemerintah.

Langkah itu menurut Aminatun sudah diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto untuk mencari format penyelesaian terbaik untuk kasus pelangaran HAM berat masa lalu.

Atas dasar itu dibentuk tim kecil yang dikomandoi Menkopolhukam untuk melaksanakan perintah presiden tersebut. Sayangnya, sejak tim kecil dibentuk pada Mei 2011, sampai saat ini belum ada hasil yang diketahui para korban atas kerja-kerja yang telah dilakukan tim tersebut. Padahal, Menkopolhukam pernah menemui perwakilan korban dan berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tanjung Priok.

Sayangnya, para korban menilai Menkopolhukam sampai saat ini belum memenuhi janji tersebut. “Menkopolhukam dan Presiden terkesan lepas tangan,” ujar Aminatun membacakan pernyataan bersama para korban yang tergabung dalam Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) dan KontraS.

Dalam pernyataan bersama itu Tim Menkopolhukam dan Presiden didesak merumuskan kebijakan yang akuntabel dan transparan untuk pemulihan para korban. Menkopolhukam juga dituntut untuk menyampaikan secara terbuka hasil kerja Tim Kecil untuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu Presiden juga didesak untuk segera merumuskan kebijakan politik dan mendorong proses hukum untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sementara, salah seorang korban lainnya, Irta Suwitra, berharap agar pemerintah menyelesaikan kasus Tanjung Priok untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pasalnya, para korban mengalami berbagai macam bentuk pelanggaran HAM atas terjadinya peristiwa tersebut. Pria yang mengalami luka tembak di kaki kiri ini menjelaskan dirinya dipenjara selama lebih dari dua tahun. Padahal, ketika itu usianya masih di bawah umur. “Ketika ditangkap, saya masih SMP,” ujarnya.

Selain itu, Irta mengaku kesulitan untuk melanjutkan sekolah. Pasalnya, sekolah-sekolah yang dituju tidak mau menerima dirinya karena pernah terlibat kasus Tanjung Priok. Dengan bersusah payah, Irta akhirnya berhasil melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA. Kesulitan kembali menimpa Irta ketika mencari kerja. Untungnya, kesulitan itu perlahan sirna sejak reformasi 1998.

Sejak itu, Irta melanjutkan, diskriminasi yang dialaminya mulai hilang dan dia merasa lebih mudah untuk mencari serta mendapat pekerjaan. Menurutnya, hal serupa juga dialami para korban tindak pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya, khususnya kasus Tanjung Priok 1984.

Namun, Irta terpaksa harus menelan pil pahit ketika proses hukum yang telah dijalani untuk mencari keadilan kandas di pengadilan banding dan kasasi dimana para pelaku kasus Tanjung Priok 1984 diputus bebas. Selain itu Irta mengakui sebagian korban diiming-imingi sejumlah uang oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi proses di persidangan. Irta mengaku mendapat tawaran serupa, namun ditolaknya. Bagi Irta yang terpenting adalah keadilan bagi para korban dan proses pemulihan bagi para korban. “Saya akan terus berjuang,” ujarnya.

Dari data yang dihimpun KontraS dari temuan Komnas HAM, jumlah korban luka dalam peristiwa Tanjung Priok 1948 sebanyak 36 orang dan 23 orang tewas.

Mantan koordinator Tim Kecil yang dibentuk Menkopolhukam, Otte Ruhiyat tak banyak berkomentar soal perkembangan penyelesaian kasus Tanjung Priok. Kepada hukumonline, ia mengaku sudah masuk masa pensiun sejak awal tahun ini dan tidak mengetahui perkembangan tim kecil tersebut. Hal serupa juga dijelaskannya ketika ditanya apa saja kerja-kerja yang sudah dilakukan tim kecil selama ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.