Kamis, 13 September 2012

Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional

Masih sedikit hakim yang benar-benar memahami HPI.
HRS
Suasana Diskusi Hukum Perdata Internasional (HPI) di kampus UI Depok. Foto: Sgp


Peraturan tertulis di bidang Hukum Perdata Internasional (HPI) dinilai tidak memadai lagi. Pasalnya, Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Algemene Bepalingen (AB).


Sementara itu, banyak aktivitas hukum warga negara Indonesia yang bersentuhan dengan warga negara asing, seperti pernikahan atau perceraian antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia atau di luar negeri, adopsi anak-anak Indonesia oleh warga negara asing, dan warisan dari warga negara asing.


Regulasi yang dipakai selama ini masih warisan Belanda. Kepentingan hukum nasional mendesak perubahan. Dosen hukum perdata internasional, Mutiara Hikmah mengatakan peraturan tertulis HPI perlu guna kepastian hukum dan kepentingan hukum nasional. Bahkan dalam kasus HPI, yang dibutuhkan bukan hanya satu aturan tertulis, tetapi sudah mengarah pada sebuah kodifikasi.


“Kodifikasi secara lengkap dan sistematis itu diperlukan untuk kepastian hukum. Sementara itu, peraturan tertulis sekarang tidak memadai lagi, yaitu Pasal 16 AB, Pasal 17 AB, dan Pasal 18 AB,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Depok, Rabu (12/9).


Menurut dosen Fakultas Hukum UI ini, Indonesia telah tertinggal dari tiga negara Asia lain yang sudah memiliki aturan di bidang HPI, yaitu Jepang, Cina, dan Thailand. Jepang telah memiliki aturan di bidang HPI sejak tahun 1898, Cina sejak 1918, dan Thailand sejak 1939. Sedangkan Belanda, negara ini baru memiliki aturan ini sejak 19 mei 2011.


Selain di bidang hukum keluarga, masalah kontrak atau perjanjian yang memuat klausula tentang pilihan hukum dan forum hukum juga menjadi hal penting perlunya aturan di bidang HPI ini. Menurut Mutiara, sebanyak 80 persen kontrak di bidang pertambangan dan migas banyak menggunakan pilihan hukum asing. “Apa artinya tidak ada kepercayaan dengan hukum kita? Kita tidak tahu,” ucap Mutiara heran.


Mutiara mengatakan kodifikasi HPI juga diperlukan sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan dalam menangani perkara perdata lintas negara.Berdasarkan riset yang dia lakukan pada 2005-2006,Mutiara berkesimpulankemampuan hakim di bidang HPI sangat rendah. Banyak putusan hakim yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal kasus yang ditangani adalah ranah HPI.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua