Sejumlah anggota DPR mempertanyakan efektifitas Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia. Penembakan yang menimpa sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri jiran itu membuktikan MoU tidak efektif. Terakhir, lima orang Indonesia ditembak di Malaysia setelah mereka dituduh melakukan perampokan.
Anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka menilai kejadian yang terus menimpa TKI di Malaysia menunjukkan nota kesepahaman kedua negara tidak berjalan efektif. "Kejadian yang terulang membuktikan MoU terakhir antara RI dengan Malaysia yang mengakhiri moratorium TKI ke Malaysia tidak berdampak pada perlindungan TKI," kata anggota Komi IX DPR itu dalam rilisnya.
Kepolisian Diraja Malaysia diduga menembak lima orang WNI. Pasalnya kelima orang WNI itu dituding melakukan tindak pidana perampokan. Kelima orang itu adalah Osnan, Hamid, Diden, Noh, dan Joni. Noh dan Joni tewas ditembus peluru panas lantaran diduga merampok di wilayah Ipoh Perak, Pulau Pinang Malaysia.
Rieke mendesak pemerintah segera melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia. Langkah itu dilakukan agar tudingan dugaan pencurian organ tubuh terhadap kelima TKI dapat diminimalisir. KBRI jangan gampang menerbitkan surat pernyataan kematian tanpa menelusuri penyebab kematian kelima TKI. Rieke juga meminta pemerintah Indonesia mendesak Malaysia menerapkan keadilan hukum, dan menjatuhkan sanksi kepada aparat kepolisian yang melakukan kesalahan.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, juga menyatakan prihatin atas kasus-kasus yang menimpa TKI di Malaysia. Belum tuntas satu kasus, sudah muncul kasus lain. Bahkan proses hukum terhadap pelaku penembakan belum tuntas, sudah muncul kasus penembakan lain. "Yang jadi pertanyaan dalam pengamatan kami kasus-kasus penembakan di tempat terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana justru lebih banyak pada WNI," ujarnya.
Mahfudz mempertanyakan kemungkinan unsur kesengajaan untuk menciptakan teror sistemik terhadap TKI di Malaysia. Ia juga mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Malaysia. Penyelesaian lewat KBRI saja sudah tak memadai. Kementerian Luar Negeri perlu turun tangan langsung. Dan yang tak kalah penting ada investigasi. “Harus ada tim investigasi khusus untuk lihat betul dan cek betul ini seperti apa. Penembakan pada lima orang ini kan bukan perkara main-main,” kata politisi PKS itu.
Anggota Komisi I DPR, Hidayat Nurwahid, punya pandangan senada. Ia meminta pemerintah meminta penjelasan resmi dari Malaysia. KBRI sebagai representasi Indonesia perlu bersikap kritis agar kejadian serupa tak terulang. "Malaysia harus membuktikan dan mengusut tuntas, dan kepada warga negara Indonesia diberikan keamanan dan Malaysia menghormati Indonesia," ujarnya.