Senin, 17 September 2012

Banyak Pelanggaran dalam Putusan Kasus Syiah

Secara formal dan substansi.
Ady
Ifdhal Kasim Ketua Komisioner Komnas HAM. Foto: Sgp


 


Putusan Pengadilan Negeri Sampang yang menghukum Tajul Muluk selaku pemimpin Syiah di Sampang, Madura terus menuai kritik. Bila sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) yang mengecam putusan hakim, kini giliran elemen masyarakat lain yang mengkritik masalah yang sama.


Terdiri dari unsur praktisi dan akademisi hukum, elemen masyarakat lain yang tergabung dalam majelis eksaminasi itu menilai putusan hakim cacat secara formal dan substansi.


Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Muhammad Arif Setiawan yang menjadi salah seorang eksaminator putusan menilai kasus yang menimpa Tajul Muluk sudah cacat prosedur sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian.


Arif mencontohkan berita acara pemeriksaaan (BAP) penyidikan dimana ada beberapa saksi yang tidak dapat berbahasa Indonesia tapi ditulis di dalam BAP bisa berbahasa Indonesia.


Pada bagian penutup BAP, tiap keterangan saksi ditulis bahwa berita acara tersebut dibuat dengan sesungguhnya dan sudah dijelaskan oleh bahasa yang dimengerti oleh saksi (Madura). Sebagai tanda persetujuan, saksi membubuhkan tanda tangannya. Menurut Arif, biasanya di bagian penutup bagian keterangan saksi itu ditulis bahwa berita acara itu dibuat secara sesungguhnya dan tanpa paksaan.


Karena BAP itu dibuat tidak sesuai prosedur hukum acara yang berlaku, Arif jadi mempersoalkan keabsahan surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP seperti itu. Ia mempertanyakan apakah yang dituliskan oleh penyidik dalam BAP sama persis seperti yang dijelaskan saksi.


Dalam pemeriksaan saksi di persidangan, Arif mengatakan hakim mengesampingkan keterangan saksi yang diajukan pihak Tajul. Alasannya karena para saksi yang diajukan itu mayoritas penganut Syiah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua