Senin, 17 September 2012

Banyak Pelanggaran dalam Putusan Kasus Syiah

Secara formal dan substansi.
Ady
Ifdhal Kasim Ketua Komisioner Komnas HAM. Foto: Sgp

 

Putusan Pengadilan Negeri Sampang yang menghukum Tajul Muluk selaku pemimpin Syiah di Sampang, Madura terus menuai kritik. Bila sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) yang mengecam putusan hakim, kini giliran elemen masyarakat lain yang mengkritik masalah yang sama.

Terdiri dari unsur praktisi dan akademisi hukum, elemen masyarakat lain yang tergabung dalam majelis eksaminasi itu menilai putusan hakim cacat secara formal dan substansi.

Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Muhammad Arif Setiawan yang menjadi salah seorang eksaminator putusan menilai kasus yang menimpa Tajul Muluk sudah cacat prosedur sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian.

Arif mencontohkan berita acara pemeriksaaan (BAP) penyidikan dimana ada beberapa saksi yang tidak dapat berbahasa Indonesia tapi ditulis di dalam BAP bisa berbahasa Indonesia.

Pada bagian penutup BAP, tiap keterangan saksi ditulis bahwa berita acara tersebut dibuat dengan sesungguhnya dan sudah dijelaskan oleh bahasa yang dimengerti oleh saksi (Madura). Sebagai tanda persetujuan, saksi membubuhkan tanda tangannya. Menurut Arif, biasanya di bagian penutup bagian keterangan saksi itu ditulis bahwa berita acara itu dibuat secara sesungguhnya dan tanpa paksaan.

Karena BAP itu dibuat tidak sesuai prosedur hukum acara yang berlaku, Arif jadi mempersoalkan keabsahan surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP seperti itu. Ia mempertanyakan apakah yang dituliskan oleh penyidik dalam BAP sama persis seperti yang dijelaskan saksi.

Dalam pemeriksaan saksi di persidangan, Arif mengatakan hakim mengesampingkan keterangan saksi yang diajukan pihak Tajul. Alasannya karena para saksi yang diajukan itu mayoritas penganut Syiah.

Pada kesempatan yang sama, anggota tim eksaminasi lainnya, Zahru Arqom yang berprofesi sebagai advokat dan dosen luar biasa Fakultas Hukum UGM. Ia mengatakan soal penodaan agama ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya tindakan atau perbuatan menghina terhadap agama. Kedua, ada tindakan atau perbuatan yang memberi ajaran tidak berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Zahru menyebutkan, dalam persidangan, penasehat hukum Tajul melakukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum. Pasalnya, dalam mendakwakan pasal 156a KUHP tidak menggunakan prosedur yang seharusnya dilewati seperti diatur pasal 1 – 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Dalam ketentuan itu, ada dua jenis perbuatan yaitu perbuatan yang dilakukan secara pribadi dan perbuatan yang dilakukan karena kegiatan aliran keagamaan. Mengacu ketentuan itu, menurut Zahru pasal 156a KUHP dapat digunakan jika perbuatan itu dilakukan secara individu atau pribadi.

Bila dilakukan oleh aliran keagamaan, sebagaimana pasal 2 dan 3 UU Penodaan Agama, maka penindakannya harus dimulai dengan memberikan peringatan sampai adanya SKB Tiga Menteri. Setelah SKB 3 Menteri sudah diterbitkan tapi yang bersangkutan tidak mematuhinya, barulah dapat diambil penindakan hukum lewat pengadilan. Namun, dalam kasus Tajul, proses itu belum dilewati, tapi Tajul telah didakwa dengan pasal 156a  UU Penodaan Agama.

Selain itu Zahru juga menyoroti pemeriksaan alat bukti yang dilakukan hakim. Pasalnya, hakim tidak memeriksa secara baik bukti yang diajukan pihak Tajul berupa Al Quran yang biasa digunakannya setiap hari. Sehingga dalam putusannya, hakim membenarkan dalil yang menyebut Tajul telah mengatakan Al Quran yang ada saat ini tidak identik. “Tidak identiknya itu harusnya digali lebih dalam,” ujar Zahru.

Mengingat Tajul mengajukan banding, Zahru menyebut tim eksaminasi merekomendasikan agar Pengadilan Tinggi dapat mengoreksi putusan majelis PN. Selain itu Komisi Yudisial diminta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani kasus Tajul.

Menanggapi eksaminasi tersebut, Ketua Komisioner Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan pengadilan adalah ujung tombak penegakan HAM. Karena melalui putusan, pengadilan dapat memastikan adanya penegakan HAM. Sejalan dengan itu, tugas pemerintah adalah memenuhi pemenuhan HAM bagi masyarakat. Namun, berkaca dari kasus yang menimpa Tajul dan sejumlah kasus berkaitan dengan kelompok minoritas lainnya, Ifdhal melihat pengadilan dan pemerintah belum mampu bertindak untuk menegakkan HAM.

“Dalam kasus ini, sebagaimana yang disampaikan eksaminator, terlihat sekali bahwa pengadilan itu tidak berfungsi sebagai tempat penegakan HAM, justru sebaliknya,” tutur Ifdhal.

Menurut Ifdhal, seringkali pasal 156a KUHP digunakan secara serampangan sehingga cenderung merugikan kelompok minoritas dan rentan. Sehingga pelanggaran terhadap hak setiap orang untuk meyakini aliran agama atau kepercayaan sering terjadi.

Selain itu Ifdhal juga mengkritisi ketidakmampuan pengadilan dalam melihat siapa korban dan pelaku tindak kekerasan atau pelanggaran HAM. Dari banyak kasus yang menyangkut kelompok minoritas, seringkali korban dijadikan pelaku dan pelaku pelanggar HAM tidak ditindak. Sebagai salah satu upaya untuk membenahi hal itu, Ifdhal mengatakan dalam persidangan Tajul di Pengadilan Tinggi nanti, Komnas HAM akan menyampaikan opini.

“Kasus seperti ini (dalam konteks pasal 156a KUHP) sering terjadi. Selalu yang jadi diajukan ke pengadilan itu si korban, sedangkan para penyerang tidak pernah diajukan ke pengadilan, seperti kasus Cikeusik, Cisalada dan lainnya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua