Selasa, 18 September 2012

Kerjasama KPK–TNI Dipersoalkan

LSM khawatir TNI kembali ikut cawe-cawe dalam penegakan hukum seperti orde baru.
Ady
LSM khawatir TNI kembali ikut campur dalam penegakan hukum seperti zaman orde baru. Foto: ilustrasi (Sgp)

 

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang antara lain terdiri dari YLBHI, LBH Masyarakat, KontraS, Imparsial, dan Setara Institute khawatir atas kerjasama yang dijalin antara KPK dan TNI. Salah satu poin dalam MoU yang disepakati pada akhir pekan lalu itu memberikan kewenangan bagi KPK untuk menggunakan rumah tahanan TNI.

Menurut Koalisi, soal rumah tahanan, KPK mestinya menjalin kerjasama dengan lembaga negara yang kompeten, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Oleh karena itu Koalisi khawatir MoU antara KPK dan TNI itu akan menjadi hal yang kontra produktif dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya, dalam MoU itu ada potensi pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain serta menerobos penataan reformasi sektor keamanan.

Ketua YLBHI Alvon Kurnia mengatakan, jika masalah kekurangan jumlah rumah tahanan itu tidak dapat diselesaikan oleh Kemenkumham, KPK dapat mendesak lembaga negara terkait lainnya. “Atau di basement gedung DPR saja itu dibangun rumah tahanan, asal di bawah supervisi Kemenkumham,” kata Alvon kepada hukumonline usai jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Selasa (18/9).

Potensi lainnya yang akan terancam dilanggar atas adanya MoU tersebut menurut Alvon yaitu prinsip transparansi dan akuntabel. Pasalnya, ketika rumah tahanan yang digunakan KPK tidak berada di bawah supervisi Kemenkumham, ditakutkan prinsip transparansi tidak ada. Akibatnya  pengelolaan rumah tahanan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Atas dasar itu Alvon menegaskan, jika MoU itu memberikan kewenangan KPK untuk mengelola rumah tahanan TNI untuk menahan sementara tersangka korupsi maka itu bertentangan dengan kewenangan Kemkumham. Sebaliknya, jika TNI yang mengelola rumah tahanan untuk koruptor itu, maka akan menghambat proses reformasi sektor keamanan. Karena, TNI berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara bukan penegakan hukum.

Menurut Alvon, bila TNI masuk dalam ranah penegakan hukum, berarti memberlakukan kembali kebijakan yang berlaku pada masa orde baru. “Contoh, dulu kasus Marsinah. Kasus perburuhan itu diselesaikan di Koramil, artinya TNI punya peran untuk melakukan penindakan (upaya hukum) terhadap masyarakat sipil. Dalam UU TNI itu tidak dibolehkan,” tuturnya.

Alvon juga khawatir MoU itu akan berdampak terhadap kasus korupsi yang bersinggungan dengan TNI. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan dengan adanya MoU itu dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di lembaga TNI.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan KPK tidak peka dengan melibatkan TNI ke dalam ranah penegakan hukum. Pasalnya, TNI adalah lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu Poengky melihat potensi konflik kepentingan cukup besar, karena KPK menangani sejumlah kasus korupsi yang bersinggungan dengan TNI. Oleh karenanya, Poengky menilai MoU dapat menghambat penindakan berbagai kasus korupsi yang terkait dengan lembaga militer itu.

Poengky mempertanyakan motivasi KPK dalam menjalin MoU tersebut, apakah berkaitan dengan kerenggangan relasi antara KPK dan Polri atau tidak. Namun, jika alasannya karena kurangnya ruang tahanan sementara koruptor, Poengky mengusulkan agar KPK dapat mendesak lembaga negara terkait. Misalnya, mendesak DPR untuk segera merealisasikan permintaan KPK atas gedung baru atau meminta kepada Kemkumham untuk menggunakan ruangan-ruangan tertentu dalam rutan. “Kita jangan menggeret militer ke dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan MoU itu adalah perpanjangan dari MoU yang pernah disepakati sebelumnya di tahun 2005. Namun, dalam MoU yang sekarang ditambah beberapa klausul baru, misalnya menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan TNI. Serta adanya bantuan dari pihak TNI dalam mendistribusikan, mengumpulkan serta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan TNI.

Sedangkan rumah tahanan yang dipilih berada di Rutan Kodam Jaya, karena di tempat itu masih banyak yang kosong. Selain itu Johan mengatakan KPK tetap berupaya untuk memiliki ruang tahanan atau gedung sendiri.

“Imbauan itu ditujukan kepada KPK, agar menggunakan aset negara yang kosong, maka komisi bekerjasama dengan Kodam Jaya yang di bawah naungan TNI. Itu filosofi maksud tujuan kerjasama ini,” tutur Johan di kantornya, Jumat (14/9).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua