Senin, 01 Oktober 2012

Pemberi Bantuan Hukum Wajib Berbadan Hukum

Ada irisan dengan Undang-Undang Ormas.
Mys
Wicipto Setiadi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Foto: Sgp

Hanya organisasi berbadan hukum yang bisa mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN. Organisasi yang bukan berbadan hukum, apalagi yang tiba-tiba terbentuk, tak akan lolos verifikasi dan akreditasi. Jika tidak lolos verifikasi tim Kementerian Hukum dan HAM, otomatis organisasi Pemberi Bantuan Hukum itu tak akan bisa mendapatkan dana bantuan hukum.

Status badan hukum itu menjadi salah satu syarat yang akan diverifikasi tim bentukan Menteri Hukum dan HAM. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Wicipto Setiadi, mengatakan tidak sembarang organisasi bisa mendapatkan dana bantuan hukum sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2011. Saat ini, Kementerian masih menggodok rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permen) tentang Akreditasi dan Verifikasi lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

Berdasarkan rancangan Permen ini, ada beberapa aspek yang akan diverifikasi tim sebelum suatu organisasi mendapatkan dana bantuan hukum. Salah satunya status badan hukum organisasi. Wicipto memastikan organisasi penerima harus berbadan hukum. “Harus berbadan hukum,” tegas Kepala BPHN itu di sela-sela talkshow tentang UU Bantuan Hukum di Jakarta, Senin (01/10).

Hingga kini, rancangan Permen dimaksud belum selesai. Demikian pula rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan UU Bantuan Hukum. “Masih tahap harmonisasi di Ditjen Peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya.

UU Bantuan Hukum menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selain badan hukum, organisasi Pemberi Bantuan Hukum wajib terakreditasi, memiliki kantor, memiliki pengurus, dan tak kalah penting: memiliki program bantuan hukum.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek mengingatkan saat ini Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Oleh karena itu, lembaga pemberi bantuan hukum yang berbentuk ormas juga akan tunduk pada UU Ormas kelak. Termasuk masalah transparansi pengelolaan keuangan.  

Dalam konsep UU Bantuan Hukum, kewajiban Pemberi Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Dana bantuan hukum adalah dana APBN, sehingga pertanggungjawabannya pun tunduk pada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ini berarti ada resiko hukum yang harus diantisipasi oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Bagi lembaga bantuan hukum yang ada di kampus, status badan hukum bisa saja melekat pada kampusnya. Misalnya, perguruan tinggi swasta berbentuk yayasan yang memiliki biro bantuan hukum. Maka, badan hukum biro bantuan hukum itu melekat langsung pada badan hukum yayasan tersebut.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua