Rabu, 03 October 2012

TKI Akan Dibolehkan Pulang Secara Mandiri

Tak perlu lagi terpusat di Jakarta.
Ady
TKI akan dibolehkan pulang secara mandiri. Foto: Sgp

 

 

Kisah tragis pekerja migran atau biasa dikenal dengan istilah TKI kerap menjadi bahan pemberitaan media massa. Mulai dari penyiksaan oleh majikan, upah yang tak dibayar, frustasi sampai bunuh diri hingga menjadi korban perdagangan manusia serta lainnya.

Penderitaan para TKI belum selesai ketika mereka sudah tak bekerja lagi di luar negeri. Ketika pulang ke tanah air, para TKI ini masih harus menemui hambatan lain. Yaitu dimintai pungutan liar dan intimitasi ketika diantar dari bandara Soekarno Hatta ke daerah asal masing-masing.

Ironisnya, para TKI yang pulang karena punya sejumlah masalah di tempat kerja juga kerap dimintai pungutan untuk bisa pulang ke daerah asal. Padahal, untuk bisa kembali ke Indonesia saja para TKI ini dibantu oleh pihak kedutaan Indonesia di luar negeri. Jangankan uang gaji, baju yang dibawa pun hanya pakaian yang melekat di badan.

Hukumonline juga pernah mendapati seorang TKI yang ‘tertahan’ selama dua hari dari bandara karena tak bisa membayar ongkos pemulangan ke daerah asal. Ia juga tak diizinkan pulang meski ada anggota keluarganya yang datang menjemput.

Aktivis Jaringan Revisi UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Jari PPTKLN), Nurus S Mufidah mengamini bahwa pelanggaran hak TKI juga kerap terjadi pada saat pemulangan.

Fida, demikian perempuan itu disapa, menyatakan masalah pemulangan ini terjadi karena para TKI tak dibebaskan untuk pulang secara mandiri. Selain itu, pemulangannya pun terpusat di Jakarta. Untuk mencegah hal itu Fida berharap pemulangan TKI dapat dilakukan secara mandiri dan tak terpusat di Jakarta.

Terkait pemulangan pekerja migran, Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman, mengatakan Menakertrans sudah menandatangani keputusan yang intinya memberi keleluasaan bagi pekerja migran untuk pulang secara mandiri. Surat keputusan itu menurut Reyna masih menunggu proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM.

Minim Informasi
Persoalan lain yang menimpa TKI juga terjadi pada tahap pra penempatan. Pasalnya, para calon TKI sulit mendapatkan informasi yang utuh. Upaya pemerintah dengan menyediakan informasi lewat website dinilai tak efektif.

Ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia, Rhoma Hidayat mengatakan pekerja migran biasanya berasal dari daerah yang kurang memiliki fasilitas teknologi pendukung. Akibatnya calon pekerja migran sulit mengakses informasi itu lewat internet.

Minimnya informasi juga dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik percaloan dan perekrutan buruh migran secara ilegal. Ujungnya, terjadi pemalsuan dokumen dan pekerja migran terjebak dalam perdagangan manusia.

Fida berharap revisi UU PPTKLN dapat mengatur bahwa informasi dan pendaftaran pekerja migran harus dilakukan di daerah kantong pekerja migran. Untuk mencegah pemalsuan dokumen, calon pekerja migran harus diberi kebebasan untuk mengurus dokumennya sendiri. Sebagai bagian dari perlindungan terhadap pekerja migran, PJTKI tidak diberi kewenangan untuk mengelola penempatan pekerja migran di sektor domestik atau PRT.

Menanggapi persoalan itu, Reyna Usman, mengatakan pemerintah membuka informasi selebar-lebarnya bagi calon pekerja migran secara online agar dapat dijangkau dimana saja. Beberapa jenis informasi yang ditayangkan diantaranya soal pasar kerja di luar negeri, program pembekalan akhir pra pemberangkatan. Pelaksanaan program tersebut dikomandoi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Disnakertrans tingkat Provinsi.

Sejalan dengan itu Reyna mengakui banyak pihak yang menilai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) yang selama ini digelar kurang maksimal. Oleh karena itu Reyna mengatakan pemerintah akan membenahi hal tersebut dengan cara membangun rumah pembekalan di daerah kantong pekerja migran. Menurut Reyna, rumah pembekalan itu akan dikelola bersama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya seperti mantan pekerja migran dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan begitu diharapkan calon pekerja migran dapat mendapat gambaran kondisi kerja di negara tujuan secara langsung dari mantan pekerja migran. Reyna memperkirakan program tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2013 dan biaya pengelolaan rumah pembekalan itu nantinya ditanggung oleh pemerintah.

Lemah Pengawasan
Minimnya informasi utuh yang didapat calon TKI diperparah dengan buruknya pengawasan ketenagakerjaan. Rhoma menuding lemahnya fungsi pengawas terkait dengan kinerja pemerintah daerah terharap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).

Pasalnya, penempatan pengawas ketenagakerjaan merupakan kewenangan dari pimpinan daerah setempat baik itu Gubernur atau Bupati. Selama ini Rhoma mengamati bahwa jabatan pengawas ketenagakerjaan di berbagai wilayah kosong. Hal itu terjadi karena terdapat pengawas yang dipindah tugas ke tempat lain. Pemindahan itu merupakan kewenangan dari Gubernur atau Bupati di daerah yang bersangkutan. Akibatnya, peran pengawas untuk mengawasi pengelolaan pekerja migran di daerah dapat dikatakan tak berjalan.

Reyna tak membantah soal lemahnya pengawasan. Dari pantauannya, kondisi pengawas ketenagakerjaan di daerah sangat memprihatinkan, sehingga pengawasan terhadap PJTKI sangat lemah.

Lagi-lagi Reyna melihat Pemda memiliki kewenangan untuk menempatkan pengawas ketenagakerjaan dan Reyna menyambut baik usulan yang menginginkan agar pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah diperkuat untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran. “Kita harapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sudahkah ada surat keputusaan itu disahkan?
 - Said
17.05.13 23:32
Dear, hukumonline apakah ada kelanjutan dari berita ini tentang,. Surat keputusan itu menurut Reyna masih menunggu proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM??? Mohon informasinya. :)
Nggak ada aparat naker di pedesaan
 - Parmido
04.10.12 06:22
Basis para calon TKi ada di pedesaan, tetapi tidak ada aparat nakertrans/bnp2tki atau kepanjangannya di pedesaan. Para calon tki mendapat info migrasi dari para calo yang lebih giat bekerja ke rumah-rumah penduduk daripada aparat yang lebih senang di kantornya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua