Kamis, 04 Oktober 2012

Apindo Sepakat Outsourcing Diperketat

Persoalan utama yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing adalah lemahnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.
Ady
Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita (tengah). Foto: Sgp

 

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita, mengatakan Apindo sepakat agar perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau outsourcing diperketat. Suryadi mengatakan PPJP harus perusahaan yang berbadan hukum, minimal seperti perseroan terbatas (PT). Ia menekankan PT itu harus mampu bertanggung jawab atas nasib seluruh pekerja yang berada di bawah naungannya.

Menurut Suryadi, pengusaha membutuhkan keberadaan outsourcing. Misalnya, dalam sebuah perusahaan yang memproduksi TV. Suryadi mengatakan bahwa perusahan itu hanya memproduksi TV, namun membutuhkan alat pelengkap lainnya seperti kardus untuk mengemas TV. Menurutnya, perusahaan TV itu tidak memproduksi kardus sendiri. Untuk itulah dibutuhkan sebuah perusahaan yang secara khusus memproduksi kardus.

Sedangkan untuk PPJP atau penyuplai tenaga kerja, Suryadi menekankan agar perusahaan itu berbadan hukum dan bertanggung jawab penuh atas seluruh hak pekerjanya. Jangan berbentuk yayasan atau CV. Sebagaimana UU Ketenagakerjaan, Suryadi mengatakan perusahaan membutuhkan pekerja yang dapat diposisikan untuk mengisi yang sifatnya penunjang seperti jasa keamanan atau sekuriti, kebersihan atau cleaning service dan lainnya.

Dengan adanya PPJP, maka perusahaan pengguna jasa PPJP dapat fokus mengurusi inti dari bisnisnya. Menurut Suryadi keberadaan outsourcing tidak menyalahi aturan yang ada karena sudah termaktub dalam UU Ketenagakerjaan dan diperkuat oleh putusan MK soal outsourcing.

Persoalan pelik yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing menurut Suryadi terletak pada lemahnya pengawasan pemerintah. Hal itu terkait pula terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak jelas menjadi perusahaan outsourcing. Ujungnya, perusahaan tersebut tidak memenuhi hak-hak pekerja seperti membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku, tidak memberikan Jamsostek, dipekerjakan secara kontrak selama bertahun-tahun dan lainnya.

Atas dasar itu Suryadi mengatakan setuju jika Permenakertrans tentang outsourcing yang saat ini sedang digodok pemerintah mewajibkan bahwa setiap perusaaan outsourcing harus berbentuk PT. “Jangan CV, kalau CV itu nanti dia (PPJP,-red) nggak bisa tanggung jawab ke bawahannya. Artinya kasihan pekerjanya nanti tidak dapat jaminan (atas haknya,-red),” kata Suryadi kepada hukumonline di kantor Apindo Training Center Jakarta, Kamis (4/10).

Suryadi mengkritik soal pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing dalam Permenakertrans itu, dimana hanya disebut lima jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Menurut Suryadi, seharusnya jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan penunjang di masing-masing perusahaan.

Ketika ditanya apakah Apindo keberatan dengan ketentuan jenis pekerjaan yang di-outsourcing itu, Suryadi mengatakan tergantung dari anggota Apindo. Namun, dari pengamatannya selama ini sebagian besar anggota Apindo menggunakan jasa outsourcing hanya di dua jenis pekerjaan yaitu jasa keamanan dan  kebersihan.

Namun, Suryadi mengingatkan agar Kemnakertrans membahas rancangan peraturan itu di LKS Tripartit Nasional. Pasalnya, dalam lembaga itu terdapat wakil pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Terkait hal itu Surydi mengatakan pekan depan akan ada pembahasan mengenai Permenakertrans tersebut di LKS Tripartit Nasional.

Dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Vice President Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Obon Tabroni, mengatakan dalam penjelasan pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan hanya lima jenis pekerjaan penunjang yang boleh di-outsourcing. Menurutnya, saat ini sebagian serikat pekerja hanya menginginkan agar lima jenis pekerjaan itu saja yang di-outsourcing.

Selain itu Obon menekankan, serikat pekerja berharap agar penerbitan izin baru bagi perusahaan outsourcing dihentikan untuk sementara. Pemerintah saat ini harus fokus mengevaluaasi perusahaan-perusahaan outsourcing yang kerap melanggar aturan ketenagakerjaan. Dari pantauannya, khususnya di wilayah kawasan industri di Bekasi, Jawa Barat, Obon mengatakan perusahaan outsourcing yang kerap melakukan pelanggaran adalah perusahan yang status hukumnya tidak jelas.

Ketika dicek di instansi ketenagakerjaan terkait, Obon menemukan berbagai perusahaan outsourcing yang melakukan pelanggaran itu tidak terdaftar. Untuk itu Obon mengimbau agar pemerintah menghentikan penerbitan izin baru perusahaan outsourcing sampai persoalan pelaksanaan outsourcing yang ada dibenahi.

Selain itu Obon mengeluhkan minimnya upaya yang dilakukan pemerintah untuk menindak tegas perusahaan outsourcing yang melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, serikat pekerja melakukan upaya sendiri agar persoalan dapat dituntaskan dengan mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang ada. Misalnya melakukan aksi demonstrasi, mogok dan lainnya. Menurut Obon hal itu tergolong manjur ketimbang menunggu tindakan dari instansi ketenagakerjaan baik itu di tingkat daerah atau pun pusat.

Menanggapai kritikan terhadap pemerintah atas lemahnya penindakan terhadap perusahaan outsourcing, Dirjen PHI Kemnakertrans, Ruslan Irianto Simbolon, mengatakan Kemenakertrans telah berkomitmen untuk memperketat pelaksanaan outsourcing. Menakertrans pun sudah menginstruksikan agar Permenaker tentang outsourcing itu segera diterbitkan.

Irianto menegaskan, aturan itu akan mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak, terutama pekerja dan pengusaha. Untuk pekerja, secara umum Irianto mengatakan peraturan itu akan memberi jaminan kepastian kerja bagi pekerja sebagaimana amanat MK dalam putusannya soal outsourcing. Sedangkan untuk pengusaha, Irianto mengatakan peraturan itu akan menjamin keberlangsungan usaha. “Untuk menciptakan hubungan indsutrial yang harmonis,” ujarnya menjelaskan tujuan dari dibentuknya Permenakertrans tentang outsourcing.

Terkait penindakan terhadap pelaksanaan outsourcing yang menabrak aturan, Irianto mengakui tidak ada sanksi yang tegas. Namun, dia mengingatkan jika pelanggaran dilakukan, terdapat konsekuensi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Misalnya, jika pekerja outsourcing dipekerjakan di jenis pekerjaan inti, maka si pekerja beralih statusnya menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua