Kamis, 11 October 2012

Rumitnya Pembuktian Hak Cipta

Kewajiban mendaftarkan hak cipta berpotensi membebankan.
HRS


 


Tiru meniru dalam dunia hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta bukan lagi cerita baru. Namun demikian, banyak hal yang dapat digali.




Semisal mengenai ukuran untuk mengatakan suatu karya cipta telah dijiplak itu tidak ada. Sedangkan ukuran tersebut hanyalah berdasarkan rasa keadilan dan pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.




Demikian bagi-bagi pengalaman yang terungkap dalam sebuah diskusi bertajuk “Seluk Beluk Perlindungan Hak Cipta dalam Teori dan Praktik” di Jakarta, Rabu (10/10). Kala itu, salah satu narasumber dalam diskusi itu, Agus Sardjono mengatakan bahwa tidak ada ukuran baku yang mengatur tentang imitasi suatu karya.




“Meskipun hampir semua unsur-unsur karya tersebut mirip, tetapi tidak ada standard baku untuk mengatakan imitasi atau kemiripan suatu karya baik secara kualitatif maupun kuantitatif,,” tegas Agus.




Meskipun demikian, Guru Besar Fakultas Hukum UI ini mengatakan ciri khas yang melekat dari suatu karya dapat dijadikan standard untuk mengukur keaslian suatu karya lain. Namun, lagi-lagi, standard ciri khas juga belum jelas.




Ia pun mencontohkan salah satu sinetron yang memiliki kemiripan dalam alur cerita, One Liter of Tears dengan salah satu sinetron di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Meskipun terdapat kesamaan alur cerita, Agus tetap mengatakan sangat sulit untuk membuktikan terjadi penjiplakan.




Terkait fenomena ini, akademisi dan sekaligus musisi ini menyatakan,bahwa disinilah letak peran lawyer dalam menggunakan keahliannya untuk membuktikan penjiplakan itu. Selain pengacara, profesi lain yang ikut menentukan menguraikan permasalahan penjiplakan suatu karya adalah saksi ahli dan majelis hakim. “Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan,” tukasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua