Senin, 15 October 2012

Pekerjaan Rumah Setelah Pidato SBY

Substansi pidato Presiden diapresiasi. Bermakna jika diikuti para pihak. Masih ada pertanyaan yang muncul di lapangan.
Mys/Rfq


Membaca keresahan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memutuskan turun tangan dengan ‘sangat berhati-hati’ menengahi konflik Polri dan KPK. Presiden menyampaikan pidato yang ditunggu-tunggu, sekitar 40 menit, pada Senin (08/10) malam. Pidato Presiden SBY mendapat tanggapan positif dari banyak kalangan, mulai dari anggota DPR hingga para aktivis yang selama ini aktif mendorong pemberantasan korupsi.


“SBY akhirnya memimpin,” tulis Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), dalam kolomnya. Substansi pidato Presiden, tulis Teten, cukup menjawab persoalan yang dikeluhkan masyarakat.


Ketua KPK Abraham Samad mengapriasi isi pidato Presiden. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menilai penegasan-penegasan Presiden dalam pidatonya sudah tepat. Apresiasi senada datang dari banyak tokoh nasional. Sebagian besar menyambut positif solusi yang ditawarkan Presiden sehubungan dengan konflik Polri dan KPK.


Ada lima poin penting yang disampaikan Presiden. Pertama, perkara dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK, sedangkan Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung. Kedua, keinginan polisi melakukan hukum terhadap Komisaris (Pol) Novel Baswedan tidak tepat dari segi waktu dan cara. Ketiga, pemerintah akan membuat aturan baru tentang penempatan penyidik Polri di KPK. Keempat, revisi UU yang memperlemah KPK tidak tepat. Kelima, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung diharapkan memperbarui nota kesepahaman yang pernah dibuat.


Beberapa hari setelah pidato Presiden SBY, kelompok masyarakat masih mendatangi dan memberi dukungan ke KPK. Di beberapa daerah, markas polisi didemo, sekaligus mengusung tema penguatan dan penyelamatan KPK. Peserta demo bukan hanya masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban akibat perbuatan korupsi, tetapi juga seniman dan kalangan kampus.


Sebelum Presiden SBY berpidato, nuansa upaya mengerdilkan KPK dibaca oleh publik. Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, menyebut upaya itu dapat dirasakan masyarakat meski tak ada satu elemen yang secara jantan mengakui ingin membuat KPK lemah. Anggota DPR yang awalnya getol memperjuangkan revisi UU KPK pun ‘membersihkan diri’ seolah-olah ingin mendukung penguatan KPK.


Kondisi itu pula yang melahirkan kerisauan kalangan kampus hukum di Indonesia. Beberapa kampus akhirnya membentuk Forum Komunikasi Alumni Fakultas Hukum se-Indonesia (Fokal-FH). Kelompok lain juga menyuarakan agar KPK dan Polri sama-sama berjuang memberantas korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua