Kamis, 18 Oktober 2012

UU Zakat Butuh Penegak Hukum yang Bijak

Seharusnya ada kesetaraan antara lembaga pengelola zakat pemerintah dan swasta.
Mys
Petugas Baznas di gedung DPR. Foto: Sgp


Para pengelola lembaga amil zakat swasta terancam kriminalisasi jika memungut zakat tanpa izin dari pemerintah. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menganut konsep pungutan dari masyarakat harus pakai izin. Pasal 41 mengancam siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar pasal 38 dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.


Pasal 38 yang dirujuk ketentuan di atas mengatur larangan bagi siapapun yang dengan sengaja mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.


Ancaman itulah yang membuat khawatir sembilan lembaga amil zakat (LAZ) non-pemerintah dan 11 perseorangan warga negara. Banyak lembaga amil zakat yang sudah menjalankan tugas agama itu kini terancam kriminalisasi hanya karena tak punya izin. Itu sebabnya mereka mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal 41 dan pasal 38, disamping pasal 5-7, dan pasal 17-19 UU Pengelolaan Zakat. Intinya, LAZ merasa dirugikan akibat berlakunya beberapa pasal UU Pengelolaan Zakat.


Namun menurut Mudzakkir, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kekhawatiran para pemohon itu terlalu berlebihan. Membaca pasal 41 tak bisa dilepaskan konteksnya dengan pasal lain dalam UU Pengelolaan Zakat. Terutama pasal 38, 18, dan ancaman pidana lain. “Pasal 41 harus dihubungkan dengan pasal lain. Kalu tidak, akan menjadi parsial,” ujarnya dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (17/10).


Mudzakkir hadir sebagai ahli yang diajukan Pemeritah. Menurut pakar pidana ini, persyaratan izin justru untuk menetralisir kekhawatiran terhadap ancaman kriminalisasi. Tak mudah membuktikan unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dalam pasal dimaksud. Sifat melawan hukum bisa berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kepatutan atau perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat.


Lagipula, kata Mudzakkir, pidana adalah adalah ultimum remedium (upaya terakhir), yang baru diterapkan setelah mekanisme administrasi ditempuh. Dengan kata lain kekhawatiran para pemohon tidak akan terjadi jika aparat pemerintah mengedepankan mekanisme administratif, terutama aturan tentang perizinan. Namun, ia tak menampik kemungkinan penyimpangan. Sehingga, kata dia, dibutuhkan aparat penegak hukum yang bijak untuk menegakkan UU Pengelolaan Zakat.


Pada sidang yang sama, Yusuf Wibisono mengatakan LAZ dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diperlakukan sama, karena yang paling penting keduanya sama-sama bertujuan memanfaatkan zakat untuk membantu orang yangberhak. Para pemohon menginginkan agar ada kesetaraan perlakan antara LAZ dan Baznas.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua