Sabtu, 20 Oktober 2012

DPR Diminta Ubah Sistem Penyusunan Anggaran

ANT

 

Paguyuban Mantan Anggota DPR RI (Padmanagri) berharap ada perubahan sistem yang mendasar terhadap fungsi budgeting DPR yang mampu menekan praktik kolusi dan korupsi dalam penyusunan anggaran di lembaga legislatif.

Kepada pers di sela-sela silaturahim keluarga besar anggota DPR periode 1987/1999 di Jakarta, Sabtu, Ketua Umum Padmanagri Achmad Moestahid Astari menuturkan bahwa Padmanagri merasa prihatin dengan terus munculnya kasus korupsi yang melibatkan para anggota legislatif saat ini.

"Semua itu terjadi karena memang ada yang salah dalam sistem sekarang ini. Kewenangan DPR untuk menyusun anggaran itu sampai pada satuan tiga yang sangat teknis sehingga membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi," ujar Moestahid Astari.

Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program sehingga karena terlalu detail masalah ini justru menciptakan kompleksitas dalam penyusunan APBN.

Menurut Mustahid yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu, pihaknya telah berulangkali menyarankan kepada pimpinan DPR baik secara lisan maupun tertulis agar segera dilakukan perubahan mendasar dalam proses penyusunan anggaran oleh DPR itu demi meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan dan praktik kolusi oleh kalangan anggota DPR.

Namun, ia menambahkan, hingga saat ini tidak ada tanggapan berarti atas berbagai masukan yang telah disampaikan Padmanagri tersebut.

Ditempat yang sama, mantan anggota DPR yang kini Bupati Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan, mengakui bahwa godaan kepada kalangan anggota legislatif untuk melakukan penyalahgunaan keuangan negara memang sangat besar.

"Untuk menepis semua godaan itu memang tergantung pada masing-masing individu legislator itu sendiri," ujarnya.

Ia juga sependapat dengan Moestahid Astari bahwa DPR harus segera melakukan perubahan-perubahan mendasar yang mampu membatasi para anggotanya agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam penyusunan anggaran.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua