Senin, 22 Oktober 2012

Pelayanan Pemulangan TKI Tidak Profesional

Ombudsman menyimpulkan ada maladministrasi pelayanan publik.
Ady Thea
Suasana pendataan para TKI yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Foto: Sgp

Pemberitaan tentang kisah tragis nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) selama bekerja di luar negeri sangat sering menghiasi media di tanah air. Kisah miris mereka mulai dari seringnya menjadi korban penyiksaan, tak dibayarkannya gaji hingga sistem hukum negara lain yang tak berpihak menjadi momok bagi para TKI.

Penderitaan TKI tak berakhir ketika meninggalkan negara tempat mereka bekerja. Beban TKI kembali bertambah ketika mereka pulang ke rumah. Beban yang terutama harus ditanggung adalah pungutan liar alias pungli.

Demikian salah satu hasil temuan investigasi Ombudsman Republik Indonesia atas perlindungan dan pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

“Masih ada pungutan di berbagai tempat,” kata anggota Ombudsman, Hendra Nurtjahjo saat  menyampaikan laporan investigasi sistemik perlindungan dan pelayanan kepulangan TKI di Terminal 2 dan 4 (BPKTKI) di kantor Ombudsman Jakarta, Senin (22/10).

Anggota Ombudsman yang memimpin investigasi ini mengatakan awalnya Ombudsman berencana melakukan investigasi atas permasalahan TKI dari sektor hulu hingga hilir. Sektor hulu dimaksud adalah sejak tahap perekrutan, penampungan hingga penempatan. Sedangkan sektor hilir adalah tahap pemulangan TKI. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan waktu, Ombudsman hanya berkonsentrasi pada masalah pemulangan TKI.

Langkah investigasi dilakukan dengan mengacu Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Soalnya, Ombudsman punya dugaan awal bahwa terjadi maladministrasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan TKI. Khususnya pelayanan pemulangan TKI.

Benar saja. Berdasarkan investigasinya, Ombudsman juga menemukan ketidakprofesionalan petugas di Balai Pelayanan Kepulangan TKI di Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta. Juga petugas lain di bandara.

Hendra mencontohkan ketiadaan standar bagi petugas BNP2TKI dalam mengidentifikasi TKI yang dipulangkan sehingga TKI tidak terdata dengan baik. Misalnya, umur TKI di dokumen tertulis 17 tahun, padahal umurnya 35 tahun.

Untuk masalah fasilitas, Ombudsman menyoroti tidak berfungsinya ruang pengaduan di Terminal 4 sehingga TKI kesulitan untuk mengadukan masalah yang menimpa. Misalnya, ketika ada TKI yang sakit dan butuh pertolongan. Bahkan, ketika mencoba menghubungi nomor telepon cepat pengaduan TKI yang dikelola BNP2TKI, Hendra menyebut nomor itu tak berfungsi.

Masih soal fasilitas, Hendra menyayangkan hanya ada satu bank yang beroperasi di Terminal 4. Itupun hanya untuk melayani penukaran mata uang asing. Menurut Hendra, bila ada lebih dari satu bank dapat mencegah terjadinya monopoli penukaran uang dan TKI dapat memilih bank yang menawarkan nilai tukar uang yang lebih baik.

Selain itu, Hendra membayangkan TKI akan lebih terbantu bila bank di Terminal 4 juga memberikan pelayanan lain seperti pengiriman atau transfer uang. Pelayanan ini diyakini Hendra dapat mengurangi risiko bagi TKI ketika pulang ke daerah asal.

Pelayanan lain yang juga kerap merugikan TKI adalah pengantaran dari Terminal 4 menuju daerah tujuan. Para sopir mobil yang sudah disiapkan BNP2TKI diketahui kerap meminta pungli kepada TKI.

Hal terakhir yang disorot Ombudsman dari proses pemulangan TKI itu adalah pelayanan asuransi. Hendra menyebut para TKI sangat minim informasi soal hak atas asuransi. Proses klaimnya pun sulit. Pasalnya, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh TKI sebelum uang asuransi itu dapat dicairkan.

Hendra mencontohkan, ketika TKI mengalami tindak kekerasan oleh majikan. Untuk mendapat klaim asuransi, TKI diwajibkan menyertakan hasil visum dan keterangan dokter. Menurut Hendra, syarat itu sangat sulit dipenuhi. Ujungnya, TKI tak akan mendapat haknya.

Saran Ombudsman
Dari berbagai temuan itu Ombudsman menyimpulkan telah terdapat maladministrasi pelayanan TKI di Terminal 4. Yaitu kelalaian dan ketidakprofesionalan petugas dalam memberikan pelayanan, terjadi pungli, ada sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki dan penyampaian informasi yang minim kepda TKI. Di Terminal 2, masih terdapat oknum yang melakukan penyelewengan. Sementara pelayanan asuransi dinilai belum mampu memberi manfaat untuk TKI.

Selain itu Ombudsman menemukan adanya konflik kewenangan antara BNP2TKI dengan Kemenakertrans. Alhasil, perlindungan dan pelayanan terhadap TKI tak optimal sehingga merugikan TKI. Soal atase ketenagakerjaan di luar negeri, Ombudsman melihat perannya sangat minim. Pasalnya, jumlah atase yang ada dinilai tidak mampu menangani jumlah TKI yang sangat banyak.

Sejalan dengan kesimpulan itu, Hendra menyebut Ombudsman menerbitkan saran. Misalnya, memaksimalkan pengawasan untuk menghilangkan pungli, biaya yang ada harus sesuai dengan tarif yang berlaku.

Sedangkan, penempatan SDM pun harus sesuai dengan kompetensinya. Untuk menunjang hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilkukan yaitu memberikan pembekalan dan pelatihan. Tak kalah penting, Ombudsman merekomendasikan agar dibentuk “petugas penolong” yang misalnya terdiri dari unsur LSM dan mahasiswa untuk mendampingi TKI di terminal kepulangan.

Terkait asuransi, Ombudsman merekomendasikan agar Permenakertrans No. 7 Tahun 2010 jo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Asuransi TKI direvisi. Khususnya yang mengatur soal klaim asuransi agar proses pencairan asuransi TKI tidak berbelit.

Selain itu, harus dipastikan agar TKI paham akan hak-haknya atas asuransi lewat pembekalan kepada calon TKI. Begitu halnya dengan polis induk asuransi, Ombudsman menyarankan agar diubah agar berpihak kepada TKI. Untuk mengevaluasi kinerja PJTKI dan konsorsium asuransi proteksi TKI, data klaim asuransi menjadi acuan utama yang harus digunakan.

Pada kesempatan yang sama, menanggapi hasil investigasi itu, Sesditjen Binapenta Kemenakertrans, Maruli Hasoloan, menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, selama ini Kemenakertrans selalu proaktif dalam memberi perlindungan dan pelayanan bagi TKI. Bahkan, di akhir tahun ini Kemenakertrans akan menerbitkan dan memberlakukan Permenakertrans No.16 tahun 2012 tentang Pemulangan Mandiri TKI. Mengingat rancangan UU PPTKLN sedang dibahas di DPR, rekomendasi Ombudsman juga akan dimasukkan.

Terkait asuransi, Maruli menegaskan Kemenakertrans akan bertemu dengan konsorsium asuransi dan BNP2TKI untuk memecah persoalan sekitar asuransi. Salah satunya menindaklanjuti laporan yang masuk terkait sulitnya pencairan klaim asuransi. “Harus ada langkah konkrit, kita akan lakukan,” ujarnya.

Senada, Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Yuliani Pulungan, mengapresiasi investigasi dan rekomendasi yang dilakukan Ombudsman. Pasalnya, hal itu dapat digunakan BNP2TKI untuk membenahi pengelolaan BPKTKI di Terminal 4. Terkait akan diterbitkannya Permenakertrans tentang Pemulangan Mandiri, Lisna menjelaskan regulasi itu ditujukan untuk memperbaiki mekanisme pemulangan TKI yang selama ini terkesan lamban.

Dengan aturan itu, diharapkan TKI dapat pulang ke daerah asal dengan cepat. Selain itu, terminal 2 akan menjadi titik penentu apakah TKI yang bersangkutan mau pulang mandiri atau lewat BPKTKI. “Kami dipecut untuk lebih baik lagi melakukan tugas di lapangan,” pungkasnya.

keterlambatan mobil
 - hadi sutisno
17.08.13 22:37
gimana ko bisa telat mobilnya pada kemana
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua