Selasa, 30 October 2012

Pekerja Khawatir Dana BPJS Rawan Dikorupsi

Menolak BPJS dan lebih memilih BUMN untuk mengelola dana jaminan sosial.
Ady


 


Beberapa serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Front Nasional Tolak Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) menolak diselenggarakannya BPJS. Anggota koalisi dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Lukman Hakim, menyebut penyelengaraan BPJS nanti berpotensi besar terjadi praktik korupsi. Pasalnya, lembaga yang menyelenggarakan BPJS nanti belum teruji apakah mampu menyelengarakan jaminan kesehatan (Jamkes) dan jaminan sosial (Jamsos).


Apalagi, dalam peraturan yang ada saat ini atau masih dalam rancangan terkait penyelenggaraan BPJS, Lukman melihat peran Presiden tidak kuat untuk mengintervensi BPJS jika terjadi kesalahan yang merugikan rakyat.


Dia juga khawatir hal serupa akan terjadi ke depan di Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang salah satu fungsinya mengawal pelaksanaan BPJS. “Rawan korupsi,” kata dia dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (30/10).


Namun, dengan menolak BPJS bukan berarti koalisi itu menolak terselenggaranya Jamkes dan Jamsos. Menurut Lukman, penolakan itu dilakukan agar tercipta suatu program Jamkes dan Jamsos yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia mulai dari yang tergolong miskin sampai kaya. Karena dalam konstitusi menegaskan kedua hal itu adalah hak rakyat sehingga pemerintah tidak perlu memungut iuran dari rakyat.


Ketimbang diselenggarakan oleh lembaga yang belum teruji dalam menjalankan amanat konstitusi itu, Lukman berpendapat agar pelaksanaannya dikeola oleh suatu badan khusus pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara manfaat dari program itu pun luas, tidak terbatas untuk kalangan, layanan, obat dan penyakit tertentu. Jika pengelolaannya dilaksanakan BUMN, Lukman berharap implementasinya akan lebih baik dan jika ada keuntungan maka akan masuk kas negara sebagai pemasukan.


Selain itu Lukman mengingatkan agar penyelenggaraan Jamkes dan Jamsostek harus sejalan dengan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal itu, Lukman mengatakan Presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menangguhkan dua UU yang menjadi landasan terselenggaranya BPJS. Yaitu UU SJSN dan UU BPJS.


Terpisah, menanggapi hal itu, anggota Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Timboel Siregar, mengatakan sebaliknya. Ia berpendapat justru penyelenggaraan Jamkes dan Jamsos seperti yang ada saat ini yang berpotensi besar terjadi korupsi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua