Kamis, 01 November 2012

Membongkar Benteng Perlindungan Kepala Daerah

Kepala daerah yang tersandung masalah hukum semakin sulit berlindung di balik kehormatan dan wibawa sebagai pejabat negara.
Mys/Rfq
Prof. Djohermansyah Djohan saat membuka Konferensi Eastern Regional Organization for Public Administration. Foto: Sgp


Konferensi Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) yang diselenggarakan Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara selama dua hari (29-30/10) menyinggung pentingnya peran seorang pemimpin dalam pemerintahan. Seorang pemimpinlah yang menjadi nahkoda menyelenggarakan reformasi birokrasi, misalnya.


Di daerah, pemimpin utama yang menjadi nahkoda itu adalah kepala daerah: gubernur untuk level provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan walikota memimpin kotamadya. Namun, seperti disimpulkan dalam konferensi itu, keberhasilan reformasi birokrasi tak semata ditentukan kepemimpinan dan komitmen politik.


Gaya kepemimpinan seperti yang ditunjukkan duet Djoko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama di Jakarta memang mendorong perubahan pendekatan pendekatan dalam reformasi birokrasi. Mereka mengesampingkan dan memangkas kekakuan protokoler agar bisa langsung mendengar suara rakyat.


Tetapi tak banyak pemimpin bergaya bak Djokowi-Basuki. Kekuatan masyarakat atau tekanan politik dan gerakan sosial ternyata patut diperhitungkan. Kekuatan tertentu dalam masyarakat bisa mendobrak privelese yang selama ini telah dinikmati kepala daerah.


Sadar atau tidak, gerakan sosial kelompok tertentu semakin menguat tatkala menyaksikan banyak kepala daerah tersandung masalah hukum. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Djohan, menyebut angka 278. Sebanyak itulah kepala daerah yang tersandung masalah hukum, meski tak disebut rentang waktu dan jenis tindak pidananya.


Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sepanjang periode 2004-medio 2012, tak kurang dari 8 orang gubernur dan 31 orang bupati/walikota kesandung masalah korupsi.


Benteng kehormatan


Meskipun ratusan kepala daerah tersandung perkara hukum, tak mudah bagi aparat penegak hukum memproses mereka. Bahkan ada kepala daerah sudah lebih dari setahun dinyatakan tersangka. Penegak hukum tak bisa menindaklanjuti proses itu karena si kepala daerah punya benteng sebagai perisai diri. Benteng itu bernama izin pemeriksaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua