Selasa, 20 November 2012

Karyawan Chevron Anggap Penahanan Tidak Sah


BPKP bertugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan terkait pengkajian, penyusunan kebijakan nasional, pemantauan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan sebagainya. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2006, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK.









Pasal 10 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006



 



BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.



 



Dengan tidak adanya hasil penghitungan kerugian negara dari BPK, pengacara menganggap penyidik belum memiliki cukup bukti untuk menetapkan keempat karyawan CPI sebagai tersangka. Sama halnya dengan penahanan. Selain tidak memiliki bukti cukup, alasan subyektif penyidik juga tidak tepat.


Salah seorang pengacara tersangka, Maqdir Ismail mengatakan penyidik menggunakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dalam mengeluarkan surat perintah penahanan. Tidak ada satupun keadaan yang melandasi kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.


Selama proses penyidikan, keempat tersangka tidak pernah mangkir dari pemeriksaan. Mereka juga tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kalaupun penyidik masih membutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, nyatanya keempat tersangka selalu memenuhi panggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka.


Maqdir menjelaskan, ada alasan fundamental yang menjadi dasar melakukan penahanan, pertama “dasar menurut hukum” dan kedua “dasar menurut keperluan”. Apabila yang dipenuhi hanya “dasar menurut hukum”, penahanan tidak dapat dilakukan. Penahanan juga menjadi tidak sah dan tidak sejalan dengan Pasal 21 ayat KUHAP.


Oleh karena itu, Maqdir beserta tim pengacara lain dari kantor hukum Lubis, Santosa, dan Maramis, serta Andi Sjarifuddin meminta hakim untuk mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Mereka juga meminta hakim menyatakan penetapan, penahanan, dan pencekalan tersangka tidak sah.


Selain itu, pengacara meminta hakim merehabilitasi harkat dan martabat pemohon praperadilan, memerintahkan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk membebaskan para tersangka, membayar ganti rugi materiil sebesar Rp50 juta dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar.


Sedianya, jaksa akan menanggapi permohonan praperadilan keempat tersangka pada Selasa (20/11)ini. Jaksa Rudy yang mewakili penyidik hanya mengatakan jika BPKP adalah lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara. “Kalau BPKP tidak, semua perkara menjadi batal dong,” ujarnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua