Jumat, 23 November 2012

Yudi Kristiana: Betah di KPK Karena ‘Trauma’ Intervensi

Mengaku tetap mencintai Kejaksaan.
FAT
Yudi Kristiana merasa betah di KPK. Foto: Sgp

Sosoknya sederhana, bersahaja dan cerdas. Dia adalah Yudi Kristiana, salah satu jaksa yang bertugas di KPK. Pria kalem berusia 41 tahun ini terlihat senang bertugas di KPK. Selain karena semangat pemberantasan korupsinya begitu ‘menyala’, Yudi menganggap cara kerja di KPK yang jauh dari intervensi membuatnya ‘kerasan’ sejak pertama kali ditempatkan di lembaga anti rasuah itu pada bulan September 2011.

Kata intervensi memang begitu membekas di ingatan Yudi. Ia mengaku pernah memiliki pengalaman buruk terkait intervensi. Kala itu, Yudi bahkan harus rela 'dibuang' ke pelosok Sulawesi. Namun begitu, Yudi meyakini semua pengalaman itulah yang menjadikan dirinya menjadi individu yang tangguh.

Sebelum dibuang ke Sulawesi, Yudi adalah seorang jaksa di Semarang. Kala itu, Yudi sudah tertarik dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Salah satu kasus yang pernah dia tangani adalah kasus dugaan korupsi terkait seorang pejabat negara yang memiliki pengaruh di jantung kota provinsi Jawa Tengah itu.

Namun, semangat Yudi berbenturan dengan kebijakan atasannya kala itu. Di satu sisi, Yudi yakin pejabat negara itu bisa diseret ke meja hijau. Tapi di sisi lain, atasannya di Korps Adhyaksa melarangnya untuk menyeret pejabat tersebut. Akibatnya,Yudi ‘dibuang’ ke pedalaman Sulawesi Tengah. Tepatnya, di Kecamatan Pagimana, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Meski siap ditugaskan dimana saja, Yudi sebenarnya agak berat hati meninggalkan Semarang. Karena, saat itu, Yudi juga dalam proses menyelesaikan studi doktor ilmu hukum (S3) di Universitas Diponegoro. Namun, tugas tetap tugas, Yudi pun berangkat menyeberangi pulau menuju pos penempatan yang baru.

Faktor jarak Semarang-Pagimana yang jauh tidak menyurutkan hasrat Yudi merampungkan studi. Sesekali, dia pulang ke Semarang untuk mengumpulkan bahan-bahan disertasi, dan berkonsultasi dengan pembimbing disertasi, (alm) Prof.Satjipto Rahardjo. Yudi mengaku meneledani pemikiran Satjipto yang terkenal dengan aliran hukum progresif.

“Saya tidak bisa hilang dari pendekatan kebenaran hati nurani selain dari pendekatan kebenaran keilmuan. Kalau dua-duanya sejalan, dan saya yakini saya akan bertindak, meskipun itu bertentangan dengan atasan, itu saya tetap berpegang teguh,” tutur Yudi kepada hukumonline, akhir Oktober 2012 lalu.

Selain soal studi S3, hal lain yang membuat hidup Yudi terasa berat di Pagimana adalah harus berpisah dengan keluarga yang berada di Solo, Jawa Tengah. Jangankan untuk bertemu, untuk sekadar berkomunikasi melalui telepon pun Yudi harus berjuang susah payah. Bayangkan, lantaran di Pagimana belum ada jaringan sinyal telepon seluler, Yudi harus berkendara ke kota selama tiga jam hanya untuk menelepon keluarga.

“Telepon kantor ada, tapi belum tentu kita 10 kali pencet bisa nyambung. Sehingga kalau telepon keluarga itu saya harus tiga jam perjalanan naik mobil. Baru bisa halo ke keluarga,”ujarnya.

Meskipun banyak menemui kendala, namun Yudi tetap berupaya maksimal dalam bekerja. Seperti di Semarang, Yudi tetap menunjukkan ketertarikan pada kasus-kasus korupsi. Sebagai Kepala cabang Kejaksaan Negeri Kecamatan Pagimana, kerja keras Yudi sempat menuai apresiasi.

“Dulu mendapatkan nomor satu dirangking gitu, kita nangani perkara korupsinya. Kita yang paling banyak menangani perkara korupsi. paling produktif,” kenang Yudi.

Total kurang lebih 39 bulan sejak tahun 2005, Yudi bertugas di Pagimana. Tahun 2008, Yudi dipindahtugaskan ke Kejagung dengan posisi staf intelijen di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Potong Generasi
Sebelum dipindahtugaskan ke Jakarta, Yudi berhasil merampungkan disertasinya. Mengambil judul “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif,Studi Penyelidikan,Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, disertasi tersebut sempat menghentak Korps Adhyaksa.

Pasalnya, isi disertasi Yudi menyinggung tentang tersendatnya sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan. Dia bahkan menyebutkan banyak kasus yang dihentikan penyelidikan dan penyidikannya.

Menurut Yudi, reformasi birokrasi di Kejaksaan memang masih terkendala sejumlah faktor. Salah satu faktor itu, Kejaksaan kini masih didominasi orang-orang yang terlena dengan kultur Kejaksaan yang birokratik, sentralistik, hirarkis dan sistem komando. Kultur ini, kata dia, adalah implikasi dari doktrin “Kejaksaan itu Satu” (een en ondeelbaar).

“Kita mau mereformasi diri sendiri itu sama dengan memotong tubuh sendiri. Kalau berani sebenarnya mengangkat pola pikir (alm) Daniel S.Lev (pemerhati hukum,red) bahwa harus potong generasi, itu dari sisi SDM. Lalu dari sisi sistem itu harus ada perubahan yang mendasar,” ujar Yudi.

Yudi berpendapat Kejaksaan harus mengidentifikasi individu-individu yang memiliki visi sama dalam pemberantasan korupsi. Dia yakin, masih banyak individu yang  idealis di Kejaksaan. Setelah diidentifikasi, individu-individu tersebut ditempatkan di posisi-posisi penting agar reformasi birokrasi di Kejaksaan dapat berjalan sukses.

“Pucuk-pucuk pimpinan di Kejaksaan itu ada berapa?  Satu Jaksa Agung, satu Wakil Jaksa Agung, JAM-JAM (Jaksa Agung Muda) ada enam, lalu Kajati di seluruh Indonesia 33 orang. Kira cukup 42 orang itu. Kalau pingin benar-benar semua nafas baru, spirit baru itu apa tidak kita temukan?” ujar Yudi optimis.

Meskipun melontarkan kritik, Yudi menegaskan dirinya masih mencintai Kejaksaan. Sebagai buktinya, Yudi masih rela sesekali mengajar di Diklat Kejagung. Selain di Diklat Kejagung, Yudi juga mengajar di sebuah universitas di Solo, Jawa Tengah. Honor dari kegiatan mengajar itu tidak diambil Yudi. Alasannya, dia menilai honor itu termasuk kategori gratifikasi. Lagipula, Yudi mengatakan motivasinya mengajar hanyalah pengabdian.

Kini, Yudi merasa kerasan bertugas di KPK. Selain karena minatnya terhadap penanganan kasus korupsi tersalurkan, Yudi juga merasa sekaligus berharap di KPK tidak ada intervensi seperti pengalaman pahitnya dahulu. “Dan nampaknya ini adalah tempat saya yang paling ideal untuk bisa berperan lebih,” pungkasnya. 

ORANG MUNAFIQ
 - Dian
31.07.15 12:39
kemaren-kemaren menuntut nazarudin dan sekarang menjilat nazarudin nulis tidak sesuai fakta yang terjadi apanya yang cerdas .....boong banget
SDM harapan penegakkan hukum
 - linarinaldy
15.03.13 15:23
Kondisi yg disampaikan hampir merata di lingkungan birokrasi kita......butuh "potong generasi", dan reformasi birokrasi ! Salut bung, masyarakat mendukung anda...
Aku bangga kamu...
 - Ramdhan
21.01.13 15:51
bangga punya adik kelas seperti Yudi (alumni FH Univ. Sebelas Maret Surakarta)... Maju terus, Yud...
bangga
 - lumpia
17.11.15 21:21
bangga punya kakak kelas seperti Yudi (alumni FH Univ. Sebelas Maret Surakarta)... Maju terus, Yud...
Pilpres 2014
 - Yogi
17.01.13 10:16
Vote Yudi Kristiana for President !
kejaksaan harusnya berubah
 - dewi
07.01.13 22:53
apa yang dialami oleh pak Yudi, merupakan hal yang sering kali terjadi. banyak jaksa-jaksa yang mumpuni jadi mandul karena intervensi dari pimpinan, padahal nilai-nilai hukum yang dianut oleh jaksa-jaksa tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan untuk terjaminnya penegakkan hukum
Bangga
 - Febby F.V
07.01.13 10:27
Bangsa indonesia sangat butuh "orang gila" semacam beliau,idealis adalah salah satu kunci menjadi pribadi yg lebih baik :)
Memang harus potong generasi
 - Jokodar
02.01.13 08:59
Setuju pernyataan bahwa untuk merubah kondisi hrs potong generasi. Tp mungkinkah itu bisa dilakukan, mengingat yg selama ini dirombak hanya Jaksa Agungnya saja.
Tanggapan
 - nurikuw
20.12.12 10:55
Masih banyak orang-orang yang bisa dibanggakan dlm institusi kejaksaan namun mengutip pendapat pak Yudi, kultur Kejaksaan yang birokratik, sentralistik, hirarkis dan sistem komando terkadang (selalu) menjadi hambatan sehingga menghambat pribadi yang ingin bergerak bebas dalam melakukan penegakan hukum. Smoga kedepannya institusi ini menjalankan reformasinya secara tepat, adil dan berkesinambungan.
Bahasa
 - Mr. Kuat
17.12.12 12:59
Bagi saya, pegawai seperti perlu dikloning dan diperbanyak. Sudah pinter, berani lagi. Saya agak terganggu dengan kata "rasuah". Kata ini diambil dari mana? kok tidak PD dengan bahasa bangsa sendiri? jangan-jangan dari Malaysia. Setahu saya untuk menggantikan kata suap itu pakai kata "riswah" itu dari bahasa Arab yang bersumber dari hadits "ar-rasyi wal murtasyi finnar". Mungkin yang lain, jama'ah jadi jema'ah... Terima kasih..
pertanyaan
 - semar
22.01.17 07:17
Nah bedanya apa 'jika' memakai kata"rasuah" yang anda hipotesa berasal dari Malaysia dengan "riswah" yang anda sarankan berasal dari Arab? Yang saya tangkap semua berasal dari luar "bangsa sendiri" seperti yang anda sebutkan.
Patut dibanggakan
 - Joseph S Mosse
11.12.12 21:54
Orang seperti Yudi ini perlu jadi panutan
First Previous 1 2 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua