Selasa, 27 November 2012

Hakim Perintahkan Jaksa Bebaskan Karyawan Chevron


“Terkait dengan penghitungan kerugian negara, menurut hakim bisa dijadikan sebagai dasar, sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Itu adalah hal yang dapat dipermasalahkan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga bukti kliping dan keterangan Puji N Simatupang belum relevan dimajukan di praperadilan,” ujarnya.



Sewenang-wenang

Pengacara Bachtiar, Maqdir Ismail menyambut baik putusan praperadilan keempat tersangka. Menurutnya, penetapan tersangka yang tidak sah dapat membuat penyidikan menjadi tidak sah. “Kalau hemat saya, kasus ini harus ditutup karena tersangkanya tidak ada. Karena tidak ada tersangka, tidak ada perkara pidana,” tuturnya.


Penyidik bisa saja menemukan tersangka baru dalam perkara ini. Namun, Maqdir mengingatkan, dalam penerapan hukum ke depannya, bukti permulaan yang cukup harus dapat dipastikan dahulu sebelum menetapkan tersangka. Dalam kasus korupsi, penghitungan kerugian negara merupakan salah satu bukti yang harus dipenuhi.


Artinya, dalam penetapan tersangka kasus bioremediasi CPI, penyidik telah sewenang-wenang karena menetapkan dan menahan tersangka tanpa berdasarkan alat bukti yang cukup. Maqdir meminta Jaksa Agung memeriksa penyidik dan pemberi perintah penyidikan. Bagaimanapun dampak yang ditimbulkan sangat besar.


“Ini bukan perkara kecil. Implikasi perkara ini sangat berat. Investor akan anggap tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian perjanjian antara negara dengan swasta karena kemudian negara bisa gunakan hukum publik. Ini tidak menguntungkan kita. Kewajiban kejaksaan setelah ini membebaskan tersangka,” pintanya.


Jaksa yang mewakili Direktur Penyidik di sidang praperadilan, Hendro Dewanto menyatakan pihaknya menghormati putusan hakim. Kejaksaan akan memikirkan langkah selanjutnya setelah menerima putusan. “Yang jelas sesuai penetapan, kami akan laksanakan. Dibebaskan atau tidak, akan dilihat dulu tahapan-tahapannya,” tandasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua