Selasa, 18 Desember 2012

Paspor PNG Joko Tjandra Bisa Dicabut

Kunjungan Wakil Jaksa Agung dan tim ke Papua Nugini membuahkan hasil.
NOV


Upaya pemerintah Indonesia menjalin kesepakatan ekstradisi dengan pemerintah Papua Nugini membuahkan hasil. Tim Terpadu Pencari Tersangka dan Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono telah menemui pemerintah PNG untuk membicarakan pemulangan Joko Sugiarto Tjandra.


Joko adalah buron terpidana korupsi yang sempat mendapat kewarganegaraan PNG. Berdasarkan putusan peninjauan kembali No.12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, MA menghukum terpidana korupsi pengalihan kredit (cessie) Bank Bali ini pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp15 juta subsidair 3 bulan kurungan.


Kejaksaan telah melakukan pemanggilan secara patut, tapi Joko tidak ditemukan. Atas dasar itu, Interpol memasukan Joko ke dalam red notice per 3 Desember 2000.


Permohonan ekstradisi Joko sebelumnya telah disampaikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah PNG. Namun, permohonan yang dikirim melalui surat pada Juni 2012 itu belum dipandang sebagai permohonan resmi, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kunjungan ke PNG untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait.


Darmono bersama empat perwakilan lainnya dari Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Interpol, dan Kemenlu bertemu Duta Besar Indonesia untuk PNG. Mereka juga bertemu dengan Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Kerenga Kua, Sekjen Constitutional and Law Reform Eric Kwa, dan Deputy Commissioner of Police Simon Kauba.


Dalam kunjungan itu, Darmono mendapat informasi bahwa kondisi pemerintahan PNG selama setahun belakangan belum efektif. Perdana Menteri sebelumnya, Michael Somare sudah dicopot berdasarkan putusan parlemen PNG. Perdana Menteri yang menggantikan Michael belum mengambil sikap terhadap permohonan ekstradisi Joko.


Meski demikian, Darmono mendapatkan sejumlah penjelasan mengenai pemberian kewarganegaraan PNG terhadap Joko. Pertama, Joko ditetapkan sebagai warga negara PNG melalui naturalisasi. Sertifikat kewarganegaraan itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Amo Pala pada 16 Mei 2012.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua