Selasa, 18 December 2012

Paspor PNG Joko Tjandra Bisa Dicabut


Kepolisian PNG dapat menyelidiki lebih lanjut pelanggaran hukum Keimigrasian yang dilakukan Joko atas pemalsuan keterangan dalam permohonan kewarganegaraan. Upaya serupa pernah dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap buron korupsi KLBI Sherny Konjongian, sampai akhirnya Sherny dideportasi ke Indonesia.


Dampak pencabutan paspor


Pemerintah PNG mencatat Joko hanya sesekali berkunjung ke PNG. Setiap kali berkunjung, Joko menginap di sebuah hotel terkenal di PNG. Joko memiliki kediaman tetap di Singapura. Indonesia akan secara resmi berkoordinasi dengan Singapura untuk memulangkan Joko sesuai mekanisme yang dibenarkan undang-undang.


Dalam perjalanannya ke luar negeri, Joko menggunakan paspor PNG dengan nama Joe Chan. Paspor Indonesia Joko sudah tidak berlaku sejak 25 Juli 2012. Pelanggaran prosedur kewarganegaraan PNG, menyebabkan Joko masih resmi sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia belum mencabut kewarganegaraan Joko.


Darmono menyarankan lebih baik Joko menyerahkan diri. “Menjalani waktu 2 tahun itu saya kira tidak terlalu lama. Orang-orang yang terkena perkara 2 tahun, sekarang sudah keluar, sehingga dia bisa lebih leluasa menjalankan usahanya. Kalau masih dalam rangka pencarian, pengejaran, tentu tidak menyenangkan bagi dia,” tuturnya.


Pemerintah PNG juga sedang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum Keimigrasian yang dilakukan Joko. Menurut Darmono, apabila terbukti ada pelanggaran, otomatis paspor PNG Joko akan diabut. Pencabutan paspor ini akan mengakibatkan Joko melakukan pelanggaran Keimigrasian lainnya di luar negeri.


Senada, anggota Tim lainnya dari Kemenkumham, Robert Edward Silitonga menyatakan paspor Indonesia Joko sudah tidak bisa lagi digunakan karena belum diperpanjang. Jika Joko terbukti melakukan pelanggaran Keimigrasian, Joko dapat dideportasi seperti Sherny. Dalam mengekstradisi Joko dibutuhkan perjanjian ekstradisi.


Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana membeberkan dampak pencabutan paspor yang mungkin dialami Joko. “Dengan pencabutan paspor, Joko Tjandra tidak bisa keluar dari Singapura. Nah, sekarang saatnya pemerintah Indonesia meminta Singapura untuk mengekstradisi Joko Tjandra ke Indonesia,” terangnya.


Hikmahanto melanjutkan, meski Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, tidak tertutup kemungkinan Singapura mau membantu pemulangan Joko. Hal ini pernah dialami dalam upaya pemulangan Muhammad Nazaruddin. Joko dapat dideportasi dari Singapura apabila melanggar hukum Keimigrasian setempat.


“Masalahnya, ada tidak permintaan itu dari central authority Indonesia? Makanya, untuk memastikan, pemerintah Indonesia harus cepat minta Singapura untuk mengekstradisi Joko Tjandra. Pemerintah Singapura bisa juga memutuskan untuk mendeportasi Joko sesuai dengan hukum yang berlaku di sana,” tandasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua