Selasa, 18 December 2012

Perlindungan TKI Tak Cukup dengan Ratifikasi Konvensi

Pemerintah belum mengimplementasi Konvensi yang sudah diratifikasi.
ADY
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. Foto: Sgp

 

Indonesia dinilai belum optimal mengimplementasikan Konvensi ILO Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah diratifikasi lewat UU No 6 Tahun 2012. Soalnya, pemerintah belum membuat pengaturan untuk mengatur perekrutan, penempatan dan pemulangan yang senafas dengan Konvensi.

Demikian disampaikan Koordinator Proyek Nasional ILO Jakarta, Bonasahat dalam jumpa pers di kantor ILO Jakarta, Selasa (18/12).

Mengacu Konvensi itu, Bonasahat ketiga fase itu masuk dalam proses migrasi di mana pemerintah wajib melindungi TKI selama proses migrasi itu berlangsung. Sayangnya, sejauh ini Bona menganggap pemerintah kurang maksimal.

Dalam proses perekrutan misalnya. Dari informasi yang masuk ke ILO Jakarta, Bona menyebut pemerintah tidak memberi informasi yang jelas kepada calon TKI. Akibatnya, TKI sering mendapat informasi yang salah dan berdampak pada ketiadaan perlindungan TKI di negara penempatan. Hal serupa juga terjadi pada proses pemulangan TKI.

Melihat perkembangan itu, Bona menilai tidak ada perubahan signifikan dalam perbaikan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah. Padahal, dengan diratifikasinya Konvensi ILO itu harusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah memperbaiki kebijakan. "Tidak banyak perubahan."

ILO Jakarta merekomendasikan agar pemerintah memasukkan pasal-pasal yang ada dalam Konvensi ILO 1990 ke dalam perubahan UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan Tahun 2012 adalah puncak terburuk pemerintah dalam perlindungan TKI. Pasalnya, dalam kurun waktu satu tahun ini, Anis mencatat pemerintah lamban menuntaskan berbagai kasus yang menimpa TKI. Misalnya, TKI asal Jawa Tengah yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, Satinah.

Anis yang mengaku sudah mengadvokasi kasus itu sejak lama. Pada tahun 2009 Migrant Care sudah melaporkan kasus yang dihadapi Satinah kepada pemerintah. Namun, pemerintah baru merespon pada tahun 2011. Lambatnya proses itu dan absennya bantuan hukum dari pemerintah menyebabkan Satinah terancam hukuman mati.

Hal serupa juga dialami tiga TKI asal Pontianak yang terancam hukuman mati ke Malaysia. Anis menunding pemerintah tak memberi bantuan. Ujungnya, TKI harus patungan menyewa pengacara. Migrant Care mencatat sepanjang tahun 2012 lebih dari 400 TKI terancam hukuman mati, 99 orang di antaranya sudah divonis.

Ditambah 16 kasus penembakan brutal polisi Malaysia terhadap TKI yang setidaknya mengakibatkan 3 TKI tewas. Serta ada TKI wanita yang diperkosa secara beramai-ramai oleh Polisi Malaysia.

Tak berhenti disitu, Anis menyebut di awal bulan ini, terungkap ratusan TKI disekap oleh agen penyalur resmi pekerja migran di Malaysia. Bagi Anis hal itu memperkuat indikasi adanya sindikat perdagangan orang dalam pengelolaan TKI yang dilakukan oleh pihak tertentu di Malaysia dan Indonesia.

Anis mendesak agar pemerintah tidak hanya meratifikasi Konvensi ILO, tapi juga menjalankannya. Menurutnya pemerintah belum mengharmonisasikan Konvensi itu ke dalam peraturan lain menyangkut TKI. Akibatnya, persoalan yang menimpa TKI terus berulang dan tidak terselesaikan.

Sementara Komisioner Komnas Perempuan, Agustinus Supriyanto, menuturkan konvensi ILO 1990 itu mestinya menjadi awal pemerintah untuk membenahi mekanisme pengelolaan TKI. Melihat rancangan perubahan UU PPTKLN, Agus menilai tidak ada pasal dalam konvensi itu yang diadopsi. Misalnya, terkait peran desa sebagai tempat asal dan kepulangan TKI yang kurang diperhatikan. "Saya khawatir pemerintah hanya ratification only, no action," ungkaapnya.

Dalam rancangan perubahan UU PPTKLN, Agus berpendapat desa hanya difungsikan memberi informasi dan izin kepada calon TKI. Menurutnya, kewenangan yang diberikan kepada desa harusnya lebih besar. Misalnya, pendataan, mencegah calo masuk dan tanggung jawab pemenuhan hak ketika TKI pulang. Dari proses diskusi yang digelar Komnas Perempuan di beberapa kantong TKI, Agus mengatakan masyarakat setempat merespon positif usulan itu.

Untuk menangani kasus TKI di negara penempatan, Agus menekankan agar pemerintah memperkuat advokasi TKI di konsulat jenderal. Untuk memaksimalkan perlindungan itu, Komnas Perempuan akan mendorong agar lembaga HAM nasional lain seperti Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjalin kerjasama baik di tingkat nasional dan internasional.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua