Selasa, 18 December 2012

UU Penodaan Agama Tak Kekang Kebebasan Beragama

Pernah diuji sebelumnya, pemerintah menilai permohonan ini nebis in idem.
ASH
UU penodaan agama tak kekang kebebasan beragama. Foto: ilustrasi (Sgp)

 

Pemerintah menganggap surat peringatan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri sebagai syarat penggunaan Pasal 156a KUHP sepenuhnya kewenangan hakim. Sehingga, dalam putusan Pengadilan bisa saja terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukumnya.

“Ini wujud pertimbangan hakim yang merupakan penerapan norma, bukan persoalan konstitusional,” kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abdul Djamil saat memberi keterangan dalam pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama di Gedung MK, Selasa (18/12).   

Permohonan ini diajukan Tajul Muluk (terpidana penistaan agama), Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat, dan Umat Shahab. Mereka mengajukan uji materi Pasal 156a KUHP jo Pasal 4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Para pemohon meminta MK memberikan tafsir penerapan Pasal 156a KUHP harus didahului dengan SKB 3 menteri (menteri agama, menteri dalam negeri, jaksa agung). Menurut pemohon, untuk mempidanakan seseorang atas tuduhan penodaan agama harus didahului peringatan keras dari pemerintah lewat SKB tiga menteri.

Pemerintah menganggap tidak ada persoalan perlakuan diskriminatif dalam penyelesaian perkara kasus penodaan agama. Bagi pemerintah, penggunaan SKB 3 Menteri merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus.

Menurut pemerintah Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama jo Pasal 156a KUHP tidak multitafsir. Akan tetapi, justru memiliki tolak ukur/parameter yang jelas dan pasti. Dia contohkan unsur frasa “di muka umum” dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP sudah mengacu KUHP. “Unsur ‘di muka umum’ dalam pasal itu jelas dan tidak multitafsir,” dalihnya.

Dia tegaskan Pasal 156a UU KUHP dimaksudkan untuk memberikan jaminan ketentraman dan keharmonisan kehidupan umat beragama, bukan untuk mengekang kebebasan beragama.  Sehingga, jika permohonan ini dikabulkan Mahkamah seperti yang diminta Tajul Muluk dkk, Abdul khawatir justru akan menimbulkan kekacauan hukum yang mengarah pada konflik horizontal antar umar beragama.  

“UU pencegahan Agama bukan untuk mengekang kebebasan agama, justru ini untuk memberikan rambu-rambu pencegahan penodaan agama,” lanjut Abdul.

Lagipula, Pengujian Pasal 156a KUHP sudah pernah dilakukan pengujian pada tahun 2009, yang putusannya menolak pengujian pasal itu. Karena itu, pemerintah berpendapat permohonan pengujian UU ini nebis in idem. “Kita anggap alasan yang digunakan para pemohon sama dengan putusan No. 140/PUU-VII/2009,” tambahnya.

Menanggapi, keterangan pemerintah, kuasa hukum pemohon Hertasning Ichlas sepakat dengan pandangan pemerintah yang menyatakan UU ini digunakan sebagai rambu-rambu untuk menjaga keharmonisan antar agama.

Namun, dia melihat fakta di lapangan justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pemerintah dalam ruang persidangan. Baginya, putusan yang digunakan oleh pengadilan terkait kasus penodaan agama itu hanya berdasarkan selera individu atau kelompok.

“Kami hanya ingin meneguhkan bahwa untuk menerapkan Pasal 156a UU KUHP perlu ada surat teguran/peringatan lewat SKB tiga menteri dulu, tidak boleh asal tarik sembarangan,” ujar Hertasning Ichlas usai persidangan.

Untuk diketahui, pengujian ini berawal dari kasus Tajul Muluk (pemimpin aliran Syiah) di Sampang, Madura pada Juli 2012 yang divonis dua tahun penjara karena dinyatakan telah melakukan penodaan dan penistaan agama. Namun, Tajul menganggap sebelum menerapkan Pasal 156a KUHP harus ada peringatan terlebih dahulu melalui SKB tiga menteri.    

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua