Kamis, 20 Desember 2012
Hartati Murdaya Berdebat dengan Dirut PT Sonokeling
Hartati anggap PT Sonokeling menyerobot lahan.
FAT
0
Hartati Murdaya Berdebat dengan Dirut PT Sonokeling
Hartati Murdaya (kiri) berdebat dengan Dirut PT Sonokeling. Foto: Sgp

Perdebatan sengit terjadi dalam sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa Komisaris PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) dan PT Hardaya Inti Plantation (HIP), Siti Hartati Murdaya. Perdebatan tersebut terjadi antara terdakwa Hartati dengan Direktur Utama PT Sonokeling Buana, Syaiful Rizal.

Hartati menganggap masuknya Sonokeling ke Buol untuk berinvestasi telah mengganggu perusahaannya yang lebih dulu menanami kelapa sawit. "Hubungan saya dengan Artalyta (Suryani) cukup dekat. Kenapa masuk ke kawasan kami bikin gaduh. Apakah persahabatan ini akan berakhir?" katanya saat bertanya ke Syaiful.

Merasa pertanyaan Hartati telah menyudutkan Sonokeling, Syaiful menilai, Hartati tak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Meski begitu, seluruh penilaian Hartati ke Sonokeling dianggapnya sebagai hak masing-masing pribadi.

"Ibu tidak tahu sama sekali dengan urusan Buol. Kalau ibu berpendapat seperti itu, itu hak ibu, ini urusan anaknya (Artalyta), Rommy Darmawan (pemilik PT Sonokeling)," tutur Syaiful.

Hartati terlihat marah atas bantahan Syaiful. Ia mengatakan, secara substansi HIP sudah resmi memiliki hak izin lokasi sejak lama. Belakangan, hak tersebut menjadi kabur karena dibikin susah oleh PT Sonokeling dan Pemkab Buol. "Secara substansi HIP resmi punya hak, tapi dibikin susah oleh Pemda dan perusahaan anda," katanya.

Tak mau kalah, Syaiful menegaskan sebelum masuk ke kawasan Buol, Sonokeling sudah melakukan kajian teknis agronomi, baik dari sisi lahan maupun perizinan. Berdasarkan kajian tersebut, Sonokeling menilai semua mekanisme yang dilakukan sudah sesuai aturan.

"Tim teknis kami juga tidak bodoh, secara teknis argonomi dan segala macamnya sudah kami telaah. Perusahaan wajar bisa investasi clean and clear kita lakukan, apalagi tidak ada tumpang tindih (perizinan)," kata Syaiful.

Dari tim Sonokeling diperoleh informasi bahwa terdapat dua perusahaan yang izin lokasinya sudah mati. Informasi tersebut diperoleh dari pemerintah daerah Buol. Selain itu, perusahaannya juga memperoleh data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa tak ada tumpang tindih dengan izin lokasi yang dimiliki HIP. Atas dasar itu, Sonokeling melakukan investasinya di Buol. "Sebenernya kami melanjutkan izin-izin yang sudah mati," katanya.

Asisten I Pemkab Buol, Amir Rihan Togila mengatakan tak ada tumpang tindih antara izin lokasi yang dimiliki HIP dengan yang dimiliki  Sonokelling. Hal ini diketahuinya dari laporan tim lahan yang di lapangan. Sebaliknya, Kepala BPN Kabupaten Buol, Haryono Suroso mengatakan, terdapat tumpang tindih izin lokasi lahan antara PT HIP/PT CCM dengan izin lokasi untuk Sonokeling.

Sama hal dengan Amir, Haryono mengetahui terdapat tumpang tindih dari tim lahan yang di lapangan. "Ada overlapping dengan Sonokeling. (Diketahui) Melalui surat yang diberikan tim di lapangan," ujar Haryono di persidangan.

Sengketa antara perusahaan Hartati dengan Sonokeling ini sejalan dengan dakwaan penuntut umum KPK sebelumnya. Menurut KPK, selain untuk menerbitkan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 4500 hektare, suap yang diberikan Hartati ke Bupati Buol, Amran Batalipu sebesar Rp3 miliar, juga untuk menjegal  Sonokeling memperoleh izin dari sisa lahan seluas 7500 hektare.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Hartati diancam dengan dakwaan alternatif. Pertama, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.