Rabu, 26 Desember 2012

Kekerasan, Bukan Jalan Keluar

Kalau ada yang namanya “islands of integrity”, maka mungkin perlu dibangun “islands of non-violence” dimana toleransi di masyarakat kecil ini dibuat zero terhadap kekerasan dan persenjataan dalam segala bentuk.
NAN

Akhir tahun 2012 rupanya akan ditutup dengan kesan miris bahwa kekerasan masih dipilih oleh banyak orang atau sekelompok orang sebagai jalan keluar dari bentuk kekerasan lainnya, baik yang namanya represi oleh penguasa di negara-negara yang sedang bergolak, penindasan hak-hak dasar dimana-mana, problem sosial yang terus menekan kejiwaan umat, tekanan ekonomi yang tak kunjung mensejahterakan, konflik-konflik horizontal, sampai problem keluarga dan hubungan antar personal yang kaya konflik. Tetapi, paling tidak kiamat seperti dipersepsikan oleh banyak pengamat dan penulis barat atas ramalan bangsa Maya memang tidak terjadi, karena bangsa Maya sendiri tidak meramalkan kiamat, hanya sekedar pergantian era atau bakun setiap beberapa ribu tahun Maya.

Penembakan membabi-buta di kota Newtown, Connecticut, AS, yang membunuh 20 murid-murid kecil dan enam guru dan staf sekolah bukan saja meremukkan hati orang tua, teman dan kerabat mereka, tetapi juga siapapun di muka bumi ini yang menentang kekerasan. Kegilaan seperti ini tidak bisa ditolerir, apalagi masih terus dimungkinkan karena sistem bela diri di Amerika Serikat yang membolehkan orang menguasai senjata pribadi. Untuk usulan jalan keluarnya, National Rifle Association (NRA) menyalahkan setiap sistem dan pihak yang terkait, tetapi sama sekali tidak menyalahkan penguasaan senjata api itu sendiri. Usul mereka untuk mempersenjatai guru dan staf sekolah, atau menyediakan jasa sekuriti bersenjata api pada setiap sekolah sama sekali bukan jalan keluar. Siapa bisa menjamin bahwa ada guru, staf atau satpam yang karena suatu sebab bangkit amok dan memberondongkan timah panas ke murid-murid sekolahnya? Setiap orang menunggu dengan cemas bahwa sistem usulan NRA akan menelan korban-korban baru.

Sejarah kekerasan ada dalam setiap akar bangsa. Amerika punya alasan membenarkan itu dalam konstitusinya karena sejarah Amerika yang lahir dari perlawanan sipil terhadap penjajahan Inggris dan kerasnya kehidupan “wild-wild west” di awal pembentukan bangsa itu. Kita di Indonesia juga tidak asing dengan budaya kekerasan. Sejauh yang tercatat dalam sejarah, penindasan oleh raja-raja atau penguasa-penguasa kecil terhadap rakyat kecil dalam bentuk pajak mencekik menimbulkan reaksi muntab, kesabaran yang habis, dari rakyat untuk memberontak. Kekerasan, pembunuhan masal oleh penguasa, dibalas oleh pemberontakan, yang bilamana berhasil, juga menghabiskan seluruh klan penguasa.

Ken Arok adalah penggalan sejarah kekerasan kita. Bagaimana raja-raja meredam pemberontakan dengan kekerasan dan pembunuhan, bahkan terhadap anggota keluarga dan kerabatnya sendiri, kita saksikan dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tradisi kekerasan diteruskan oleh tentara sewaan VOC, balatentara Belanda dan Jepang demi eksploitasi ekonomi dan perluasan daerah jajahan. Perjuangan bersenjata sipil kita untuk kemerdekaan sudah pasti bisa dibenarkan, tetapi secara hukum kita berhasil mengendalikan kondisi yang bisa chaos dengan mengembalikan penguasaan senjata hanya kepada polisi dan militer setelah kemerdekaan tercapai. Di era kemerdekaan, kekerasan pun tidak berhenti, baik di tingkat penguasa dan pemberontak karena alasan politik, maupun di antara etnik dan kelompok-kelompok agama dan masyarakat karena alasan-alasan SARA. Skala kekerasan oleh penguasa (negara) bisa terselubung dalam gerakan intelejen maupun terbuka dan massal.

Contoh kekejaman tiada tara adalah pembunuhan masal terhadap orang-orang yang terafiliasi dengan komunis Indonesia tahun 1965-1967, yang diperkirakan korban terbunuh mencapai hampir sejuta orang, dan puluhan ribu orang dipenjarakan tanpa diadili, dibuang ke pulau-pulau terpecil, harta benda dan keluarganya dijarah dan dinistakan tanpa diberi masa depan. Sejarah itu terbungkam karena ketakutan sejarawan terhadap rezim Soeharto yang represif. Sejarah ditulis untuk menyenangkan penguasa. Dunia waktu itu mencatat, tetapi tidak mampu ikut campur tangan karena suasana perang dingin yang mencekam. Organisasi PBB dan organisasi-organisasi internasional lain juga bungkam, demikian juga negara-negara barat yang selalu mempropagandakan penegakan hak asasi manusia (HAM). Dugaan adanya pembiaran yang luas kental sekali, karena yang ditumpas adalah komunis dan antek-anteknya yang menjadi ancaman bagi masyarakat kapitalis, liberal dan religius. Di sini arti demokrasi yang dijunjung oleh banyak negara barat tidak ada artinya, karena bukankah salah satu tiang utama demokrasi adalah penghargaan terhadap perbedaan sikap politik, HAM dan pluralisme di segala bentuk dan aspek?

Kekerasan orde baru tidak berhenti di situ. Gerakan Islam yang makin menguat juga dianggap ancaman, sehingga penindasan terhadap kelompok-kelompok Islam terjadi dimana-mana di banyak penjuru nusantara. Konflik horizontal terjadi dan dibiarkan tanpa dipadamkan api masalahnya. Dari waktu ke waktu, diskriminasi dan kekerasan juga terjadi terhadap golongan minoritas, terutama golongan keturunan Cina; yang terakhir kita lihat bentuknya adalah pada huru-hara 1998 yang membunuh dan memperkosa banyak saudara-saudara kita dari kelompok ini.

Atas nama apa juga kita tidak tahu betul, kekerasan dengan  mudahnya di ekspor oleh penguasa militer Indonesia ke Timor Timur, wilayah orang lain yang dianeksasi secara tanpa hak, hanya karena ketakutan bahwa bibit-bibit komunisme sedang bangkit di wilayah itu yang baru saja bebas dari penjajahan berabad-abad Portugal. Gerakan-gerakan pro-demokrasi juga ditindas, termasuk lembaga-lembaga bantuan hukum dan gerakan-gerakan kampus yang menyuarakan rakyat yang tergusur dan termiskinkan. Para tokoh HAM dan kaum intelektual ditangkapi, dipenjarakan, sebagian besar tidak diadili, dan manakala mereka tidak punya jalur komunikasi keluar untuk menyuarakan apa yang terjadi, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan dilakukan oleh tangan-tangan tak terlihat di dalam organisasi militer atau intelejen. Pengajian-pengajian disusupi, diskusi-diskusi diawasi oleh para intel, dan organisasi-organisasi politik dan massa dikerdilkan, seringkali dengan cara kekerasan. Kekerasan sudah menjadi prosedur baku yang diterima untuk menindas mereka yang mencoba melakukan perubahan. Resmilah bahwa kekerasan adalah ideologi negara yang paling ampuh di tangan penguasa, dan harus dihadapi sebagai risiko perjuangan oleh para reformis.  Sampai kinipun pelakunya tidak tersentuh hukum.

Aturan yang umum dimanapun juga, mereka yang diberi hak untuk memegang senjata diberi kekuasaan begitu besar untuk menggunakannya bagi keperluan yang diizinkan. Polisi dan tentara diberi hak itu untuk menjalankan fungsinya menjaga keamanan da tata tertib, hak-hak individual dan masyarakat, harta benda serta wilayah dan batas-batas negara. Tidak untuk tujuan lain. Bilamana keperluan untuk itu tidak ada, polisi dan tentara hanya boleh menyimpan senjatanya di barak. Kalau sipil diberi hak untuk memegang dan menggunakan senjata, maka tidak ada cara apapun yang aman dan efektif untuk mengendalikan penyalahgunaannya.

Mempersenjatai sipil adalah kesalahan berpikir para pembuat kebijakan. Perang kemerdekaan sudah lewat, dan senjata tidak dibutuhkan lagi oleh kaum sipil. Ketertiban dan keamanan sipil pertama kali harus dibangun oleh masyarakat sipil sendiri, hanya dengan patuh hukum dan bertingkah laku anti kekerasan. Terbukti di Amerika, dimana sipil berhak memegang senjata (89 senjata untuk setiap 100 orang Amerika), angka kekerasan dengan menggunakan senjata api sangat tinggi (8,583 orang terbunuh dengan senjata api sebelum tutup tahun 2012 ini). Terbukti di Jepang, dimana sipil tidak berhak memegang senjata, angka kekerasan dengan menggunakan senjata api dengan korban tewas hampir zero (11 selama tahun 2008, bandingkan dengan 12.000 di Amerika pada tahun yang sama). 

Sejarah adalah milik penguasa. Itu terjadi dimana hak atas informasi bisa dikekang, secara hukum maupun teknologi. Pada era ini, hukum masih bisa dibuat represif, karena kaum ultra-nasionalis masih kuat bersuara, dan pembuatan hukum masih bisa dibeli. Tetapi teknologi nyaris membebaskan kita dari penindasan dengan cara pembungkaman diperolehnya informasi. Tidak ada yang bisa memblokir masuknya informasi karena teknologi berkembang tiap menit. Inovasi-inovasi baru di bidang tekonologi komunikasi dan informasi tidak memiliki pagar batas, ia memasuki ruang-ruang, majelis-majelis, perdebatan-perdebatan dan pengerucutan ide-ide besar yang datang dari bawah. Dahulu corong dipegang oleh satu tangan, semua yang lain terbungkam. Sekarang setiap orang memiliki corong sendiri, suara, koran, majalah, radio bahkan televisi melalui internet yang hingar-bingarnya mampu menembus ruang, waktu serta batas-batas wilayah.

Ketika penindasan-penindasan dan kekerasan-kekerasan itu terjadi, dimana penguasa negara melakukan pembiaran, organisasi internasional diam, kita menyaksikan ada yang tidak bisa dibungkam dan dibuat diam. Organisasi sosial dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, masjid, gereja, kuil dan kelenteng antar bangsa bergerak. Mereka mengulurkan tangan. Mungkin tidak sangat efektif, tetapi mereka bergerak, mencegah, merawat dan menyembuhkan serta mengembalikan harapan. Selama kepentingan dominasi politik, ekonomi dan kekuasaan serta kepentingan lainnya masih merasuki benak para penguasa, pemimpin  dan anggota masyarakat biasa dalam hubungan mereka dengan pihak lain, mungkin kekerasan masih akan terus terjadi. Tetapi, seperti juga membangun masyarakat anti korupsi, atau masyarakat yang toleransinya zero terhadap korupsi, maka kita perlu membangun masyarakat anti kekerasan. Sekecil apapun masyarakat itu. Kalau ada yang namanya “islands of integrity”, maka mungkin perlu dibangun “islands of non-violence” dimana toleransi di masyarakat kecil ini dibuat zero terhadap kekerasan dan persenjataan dalam segala bentuk. Pulau-pulau ini akan terus berkembang, saling merangkai, melintasi batas kampung, kota dan negara. Pada akhirnya, seperti juga korupsi, kekerasan menjadi musuh setiap orang, dosa setiap masyarakat. Pekerjaan polisi dan militer akan jadi semakin ringan, karena yang mereka tindak sudah menjadi musuh bersama.

Menutup tahun 2012 ini, resolusi yang paling masuk akal buat kita bangsa Indonesia, mungkin bagaimana ke depan kita membuang jauh-jauh ide kekerasan sebagai jalan keluar suatu masalah, bahkan semua masalah. Kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru. Kalau kita pernah diwarisi “budaya” kekerasan, hanya karena itu pernah terjadi ber-ulang-ulang, itu hanya percikan-percikan tidak terkendali karena kita membiarkan itu terjadi. Seharusnya itu tidak terjadi, dan tidak boleh terjadi lagi. Luka yang ditimbulkan karena kekerasan, apalagi yang bersifat massal, akan menoreh dalam sekali, dan sulit disembuhkan. Luka itu tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga membebani seluruh anggota masyarakat dan bangsa dengan sejarah kelam. 

Kita juga akan mengkhianati cita-cita dan kesepakatan kita untuk membentuk republik dan bangsa ini. Budaya kita adalah budaya toleransi. Rakyat di bawah punya toleransi tiada habisnya. Harapan yang sama karenanya juga kita inginkan terjadi di elit politik. Tidak ada cara lain, untuk melihat Indonesia yang kita cita-citakan di masa depan, kita harus menolak siapapun di elit politik dan kekuasaan yang berlatar-belakang dan sejarah kelam kekerasan. Kita hanya boleh dipimpin oleh mereka yang punya toleransi dan tidak menjadikan kekerasan sebagai panglima.

Kita mengaku beradab dan punya konstitusi yang menjunjung peradaban. Peradaban kita adalah kemanusiaan yang adil. Sesuatu yang selalu perlu direnungkan kembali setiap putaran roda bumi membawa kita berganti tahun.

Selamat Tahun Baru 2013. Salam damai, hentikan kekerasan dalam segala bentuk.

 

Washington DC, Desember 2012 

ats

kekerasan bukan jalan keluar
 - hasan
05.01.13 05:50
sebenarnya, kemerdekaan indonesia diperoleh dengan kekerasan. ketika kekerasan menang, dan menghasilkan kemerdekaan, orang dilarang melakukan kekerasan. namun saya yakin kekerasan akan terus berlangsung, baik kekerasan radikal maupun kekerasan yang sopan santun
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua