Sabtu, 29 December 2012

AAI: Tahun 2012, TKI Masih Tak Terlindungi

RED


Di tahun 2012, masalah hukum yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara masih menjadi masalah utama. Ribuan warga Indonesia yang menjadi TKI, masih belum mendapatkan perlindungan secara maksimal dari negara. Itulah catatan akhir tahun DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).


“Sepanjang tahun 2012, perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial, hal ini mengakibatkan negara dinilai tak memberi perlindungan maksimal terhadap TKI di luar negeri,” kata Humphrey Djemat, ketua umum DPP AAI, dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Sabtu (29/12).


Menurut Humphrey yang sempat menjabat sebagai Juru Bicara Satgas TKI, perlindungan TKI yang tidak maksimal terjadi pada tahap perekrutan, pra penempatan, tahap penempatan di luar negeri dan tahap purna penempatan.


Khusus untuk masalah perlindungan TKI pada tahap purna penempatan, Humphrey menyoroti peranan konsorsium asuransi proteksi TKI yang mengecewakan. Para TKI seolah-olah menjadi sapi perahan bagi pihak konsorsium asuransi. Berdasarkan pengalaman kerjasama yang dijalin dengan BNP2TKI, AAI mendapatkan bukti di lapangan ternyata para TKI tidak mendapatkan klaim asuransinya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada mereka baik berdasarkan peraturan Menakertrans maupun berdasarkan polis asuransi yang dibuat.


“Seharusnya pihak asuransi tahu bahwa para TKI itu berhasil pulang ke Indonesia dalam keadaan yang sudah sangat memprihatinkan. Semua dokumen telah diambil oleh majikannya, bahkan hanya tinggal baju di badan yang bisa dibawa pulang,” tegas Humphrey.


Berangkat dari sejumlah permasalahan yang terjadi, AAI merekomendasikan beberapa hal, antara lain mempercepat revisi UU No. 39 Tahun 2004, menghentikan sistem perlindungan dengan cara asuransi, dan melanjutkan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.


“Bahkan kalau perlu moratorium seluruh TKI di Timur Tengah dilakukan karena adanya perdagangan manusia dengan pengiriman TKI dari satu negara ke negara yang kena moratorium,” papar Humphrey.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua