Rabu, 02 January 2013

Menggugah Kesadaran atas Nilai Historis Gedung Hukum

Masalahnya bukan hanya terletak pada aturan. Tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya melestarikan peninggalan sejarah yang menggambarkan dinamika penegakan hukum di Indonesia.
MYS/CR-14
BERITA TERKAIT


Beruntunglah kita memiliki pelaku sejarah yang mau menceritakan kembali apa yang mereka alami, dengar, dan lihat. Seberuntung itu pula kita memiliki komunitas historia dan ahli sejarah yang mau menelusuri bukti-bukti kesejarahan untuk diperlihatkan kepada generasi kini.


Dari dokter Firman Lubis, misalnya, kita tahu gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di depan Taman Suropati pernah dijadikan sebagai lokasi sidang sejumlah tokoh yang dituduh terlibat peristiwa Gerakan 30 September 1965.


“Pengawalan cukup ketat, antara lain dengan memarkir beberapa kendaraan lapis baja di muka gedung Bappenas,” kenang Guru Besar FKUI itu. ‘Di luar gedung disediakan beberapa pengeras suara sehingga orang-orang yang berkumpul di sekitar Taman Surapati dapat mendengarkannya,” tulis Firman dalam bukunya  ‘Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa (2008).


Tentu saja bukan hanya Firman yang punya jasa mengingatkan sejarah gedung-gedung di Ibukota. Jasa rohaniwan Adolf SJ Heuken bisa dibilang sebagai orang yang sangat berjasa menceritakan kembali kisah gedung-gedung historis di Batavia. Dalam beberapa kesempatan ia mengkritik pemerintah daerah yang gampang membongkar gedung bersejarah.


Komunitas-komunitas historia juga punya agenda rutin memperkenalkan gedung-gedung bersejarah kepada generasi muda. Napak tilas ke gedung-gedung bersejarah itu bukan hanya melihat nilai historis gedung, tetapi juga tokoh dan lembaga di balik gedung tersebut.


Tetapi nyaris tak pernah secara khusus bernapak tilas ke gedung-gedung penegakan hukum. Padahal ini penting untuk menjawab, misalnya, dimana pertama kali kantor advokat berdiri di Jakarta, atau dimana letak pengadilan pertama? Mahkamah Agung termasuk lembaga yang beberapa kali memuat foto gedung lamanya dalam laporan tahunan. Gedung lama Mahkamah Agung di kompleks Kementerian Keuangan sekarang masih berdiri kokoh.


Ketika hukumonline melakukan penelusuran ke lembaga-lembaga hukum tidak mudah menemukan dokumentasi itu. Selain karena pejabat yang bertugas tak tahu persis, buku yang mendokumentasikan sejarah gedungnya pun sulit didapatkan. Mungkin juga karena jejak gedung lama sudah tak ada sama sekali. Kalaupun ada, uraiannya tidak mendetil sebagaimana layaknya sejarah gedung Mahkamah Konstitusi, atau sejarah kubah gedung DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua