Kamis, 10 Januari 2013

Permenaker Outsourcing Segera Digugat

Dinilai bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
ADY
Ketua Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi), Wisnu Wibisono (tengah). Foto: Sgp

 

Pengusaha outsourcing yang tergabung dalaam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi) dan asosiasi lainnya dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review Permenakertrans Outsourcing ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Abadi, Wisnu Wibisono mengatakan peraturan itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, jenis kegiatan yang boleh di-outsourcing dibatasi. Padahal, Wisnu melihat UU Ketengakerjaan tak membatasinya. Oleh karena itu Wisnu menilai pemerintah telah bertindak melebihi kewenangannya.

Wisnu menjelaskan, pembatasan itu memberi dampak negatif bagi perkembangan bisnis alih daya di Indonesia. Apalagi, bisnis outsourcing saat ini dinilai menguntungkan dan berpotensi besar memberi kontribusi kepada negara lewat devisa. Kemudian, pembatasan itu dirasa diskriminatif bagi sektor industri. Misalnya, jasa penunjang di industri perminyakan dan pertambangan, boleh di-outsourcing.

Sementara, industri di sektor lain dibatasi, hanya boleh meng-outsourcing di lima jenis pekerjaan yaitu jasa kebersihan, keamanan, catering dan transportasi untuk pekerja. Padahal, dalam praktik, sektor industri di luar perminyakan dan pertambangan memiliki jenis pekerjaan penunjang di luar pekerjaan yang dibatasi itu.

Tak hanya itu, Wisnu melihat dalam Permenakertrans Outsourcing terjadi kesalahpahaman atas outsourcing. Misalnya, catering dan transportasi untuk pekerja. Kedua jenis pekerjaan itu, menurut Wisnu berdasarkan Permenakertrans Outsourcing, boleh untuk di-outsourcing. Namun, dia berpendapat kedua jenis pekerjaan itu merupakan outsourcing yang jenisnya pemborongan pekerjaan, bukan outsourcing penyedia jasa pekerja.

Atas dasar itu, Wisnu menyebut Abadi dan asosiasi lainnya akan melayangkan judicial review ke MA. "Tak lama lagi kita daftarkan (judicial review,-red) ke MA," kata dia dalam seminar yang digelar hukumonline di Jakarta, Kamis (10/1).

Wisnu menuturkan, sebelum peraturan itu diterbitkan, Abadi sudah berupaya untuk mendesak agar penerbitannya ditunda. Namun, upaya itu tak mendapat hasil maksimal. Ketika bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Wisnu menyebut hal itu baru terealisir tak lama setelah Permenakertrans Outsourcing diterbitkan.

Selain berencana mengajukan judicial review, Abadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman yang benar soal outsourcing. Langkah itu dilakukan dengan cara menggandeng media. Wisnu juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan Permenakertrans Outsourcing untuk bersama membahasnya dengan Abadi sebelum judicial review itu diajukan.

Wisnu mengingatkan, sebelumnya Abadi dan asosiasi lainnya sudah mengadakan MoU dengan Wakil Presiden RI untuk menciptakan 2,5 juta lapangan pekerjaan. Dengan munculnya Permenakertrans Outsourcing, Wisnu merasa upaya untuk merealisasikan hal tersebut akan terhambat.

Pada kesempaatan yang sama, Sub Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek Kemenakertrans, Dyah Hertati, mengatakan pembatasan jenis pekerjaan itu selain mendasarkan pada UU Ketenagakerjaan, juga mengacu peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, di bidang minyak dan tambang, Kementerian ESDM menerbitkan peraturan yang menjelaskan jenis pekerjaan penunjang di sektor itu.

Tak ketinggalan, Hertati menyebut praktik outsourcing penyedia jasa pekerja yang terjadi selama ini tak jarang melanggar hak pekerja outsourcing. Misalnya, perusahaan pengguna jasa pekerja mengupah pekerja outsourcing Rp10 Juta, namun perusahaan outsourcing memotong upah itu. Soal keharusan perusahaan outsourcing penyedia jasa pekerja berbentuk PT, Hertati menjelaskan hal itu dalam rangka melindungi pekerja. Sedangkan, untuk outsourcing jenis pemborongan pekerjaan, Hertati menilai tak banyak masalah. Namun, yang diutamakan dari pelaksanaan pemborongan pekerjaan adalah alur kegiatan produksi. Dimana, pemborongan pekerjaan itu hanya ditujukan untuk kegiatan penunjang perusahaan.

Sampai saat ini, Hertati menandaskan, Kemenakertrans masih membahas terkait pembentukan alur produksi di setiap sektor industri. Pembahasan itu dilakukan bersama perwakilan setiap sektor industri yang ada di Indonesia. Hasilnya nanti akan digunakan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menyusun alur kegiatan produksi untuk membedakan mana jenis pekerjaan penunjang dan pokok.

Terkait pengawasan, Hertati mengatakan pemerintah akan melakukan tindakan preventif sampai represif jika ada pihak yang tak patuhi peraturan itu. Dia menegaskan, laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan Kemenakertrans dan Disnakertrans di daerah. Pasalnya, dengan laporan itu maka masyarakat memantau secara langsung implementasi Permenakertrans Outsourcing dan pemerintah akan bertindak sesuai dengan fungsinya.

Namun yang jelas, Hertati menandaskan, dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah berupaya mengkomodasi kepentingan semua pihak baik pekerja ataupun pengusaha. "Pemerintah tak hanya lindungi pekerja," ujarnya.

Sementara pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, mengatkan polemik yang terjadi terkait outsourcing berakar dari UU Ketenagakerjaan khususnya pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan. Dalam peraturan itu, outsourcing disebut sebagai pengalihan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau dikenal pemborongan pekerjaan. Oleh karenanya, Aloysius menyebut UU Ketenagakerjaan tak mengatur secara rinci soal outsourcing penyedia jasa pekerja.

Minimnya aturan rinci itu yang menyebabkan persoalan outsourcing penyedia jasa pekerja kerap menjadi polemik di masyarakat. Misalnya, soal hubungan kerja si pekerja outsourcing, apakah hubungan kerjanya dengan perusahaan pengguna jasa pekerja atau penyedia jasa pekerja.

Atas dasar itu Aloysius menilai secara umum sebagian ketentuan dalam Permenakertrans Outsourcing cukup baik, tapi ada hal yang kurang. Misalnya, pasal 19 Permenakertrans Outsourcing, Aloysius menilai ketentuan itu cukup sulit dijalankan, khususnya soal pengalihan hak pekerja ke perusahaan outsourcing penyedia jasa pekerja yang baru. Baginya hal serupa juga terjadi dalam putusan MK tentang Pelaksanaan Outsourcing.

Soal pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing, Aloysius menilai Permenakertrans Outsourcing menegaskan jenis pekerjaan yang diperbolehkan. Dia melihat ketentuan itu dicatut dari penjelasan pasal perpasal di UU Ketenagakerjaan. Tak seperti pandangan Wisnu, Aloysius menilai pembatasan jenis pekerjaan itu tak bermasalah. “Saya belum temukan masalah (selain pasal 19 Permenakertrans Outsourcing,-red), ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Progresip, Sultoni berpendapat seharusnya praktik outsourcing ditiadakan saja. Karena menurutnya tak ada satu pun jenis pekerjaan yang layak di-outsourcing.

Misalnya, jasa keamanan, Sultoni menjelaskan, jika jasa keamanan dalam industri perbankan disebut pekerjaan penunjang, apakah industri perbankan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik jika pekerjaan itu dihilangkan. “Coba saja tidak ada satpam di bank,” katanya kepada hukumonline usai jumpa pers di gedung LBH Jakarta, Kamis (10/1).

Hal serupa menurut Sultoni juga terjadi di sektor industri lain, misalnya jasa kebersihan di industri perhotelan. Sultoni yakin tidak akan ada tamu yang mau menginap di hotel kalau hotel itu kotor karena tidak ada pekerja kebersihan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua