Industri Pertambangan untuk Parpol, Bukan Rakyat
Berita

Industri Pertambangan untuk Parpol, Bukan Rakyat

Parpol kerap mengeruk industri tambang.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Industri pertambangan untuk parpol, bukan rakyat. Foto: ilustrasi (Ady)
Industri pertambangan untuk parpol, bukan rakyat. Foto: ilustrasi (Ady)

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi SOS Indonesia menduga terdapat kepentingan politik yang bermain di sektor bisnis pertambangan. Pasalnya, koalisi mencatat setiap menjelang perhelatan demokrasi seperti Pemilu dan Pemilukada, penerbitan izin tambang di berbagai daerah, meningkat.

Ironisnya, menurut anggota koalisi, Siti Maemunah, penerbitan izin itu mayoritas dianggap bertentangan dengan hukum. Sehingga kegiatan yang dilakukan perusahan tambang kerap berbenturan dengan kepentingan warga setempat. Mengutip data yang dirilis Komnas HAM, Siti menyebut tahun 2009-2012 konflik SDA meliputi lebih dari 500 hektar lahan dan 69 ribu kepala keluarga.

Siti melihat berbagai dampak buruk bisnis pertambangan mulai dari pengambilalihan tanah warga dan kerusakan lingkungan. Sayangnya, pemerintah dinilai tak bisa berbuat banyak dan bahkan cenderung melindungi kepentingan perusahan tambang ketimbang rakyat. Bahkan parlemen sebagai wakil parpol ikut melindungi kepentingan perusahaan.

"Korporasi berlindung di balik izin yang mereka dapatkan. Akibatnya konflik, kekerasan dan perusakan lingkungan terus berlangsung secara sistemtis," kata Siti dalam jumpa pers yang digelar koalisi SOS Indonesia di Jakarta, Selasa (15/1).

Saking bersemangatnya menerbitkan izin pertambangan, Siti mengatakan ada pemerintah daerah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberi kewenangan lebih dalam menerbitkan izin tambang. Pemerintah daerah itu meminta agar MK membolehkan mereka untuk memberi izin tambang seluas 100 hektar. Oleh karenanya, Siti menganggap penting untuk memberi masukan kepada MK agar tidak serampangan menerbitkan keputusan terkait pertambangan. Baginya, MK perlu mengetahui kenyataan yang ada di lapangan terkait kegiatan pertambangan. "Biar paham persoalan yang terjadi," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama anggota koalisi dari Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, menilai parpol salah satu aktor yang bertanggungjawab atas carut-marutnya pengelolaan sumber daya alam. Pasalnya bisnis pertambangan kerap dijadikan sumber dana untuk membiayai kegiatan Parpol, khususnya pemenangan Pemilu.

Praktiknya, Chalid melanjutkan, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan itu dilakukan bukan hanya oleh fungsionaris Parpol, tapi juga simpatisan dan kolega mereka.

Tags: